SOMASI Apresiasi Langkah Pemkot Bekasi Yang Mutasi Ratusan Pejabat
KOTA BEKASI, Harnasnews.com – Mutasi dan Rotasi kepada ratusan pejabat eselon 2, 3 dan 4 di lingkungan Pemerintahan Kota Bekasi mendapat sorotan dari beberapa pihak.
Lembaga Swadaya Masyarakat Solidaritas Masyarakat Bekasi (SOMASI) memberikan apresiasi terhadap langkah Wali Kota Bekasi yang telah melakukan rotasi dan mutasi terhadap 250 pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
Ketua Umum LSM SOMASI, Budi Ariyanto, menyatakan bahwa kebijakan tersebut merupakan langkah strategis dalam upaya penyegaran organisasi dan peningkatan kinerja aparatur pemerintahan daerah.
“Kami memandang rotasi dan mutasi ini sebagai bentuk evaluasi yang sehat dan perlu dilakukan secara berkala untuk menjaga semangat kerja, profesionalitas, serta efektivitas pelayanan publik kepada masyarakat,” ujar Budi.
Lebih lanjut, SOMASI menilai langkah Wali Kota Bekasi sejalan dengan prinsip sistem merit, yakni menempatkan pejabat berdasarkan kompetensi, integritas, dan prestasi kerja, bukan karena kedekatan atau kepentingan politik tertentu.
SOMASI juga mendorong agar setiap pejabat yang baru dilantik mampu membawa semangat baru, bekerja secara transparan, serta berorientasi pada pelayanan publik dan kepentingan warga Bekasi.
“Mutasi bukan sekadar perpindahan jabatan, tetapi momentum untuk memperkuat tanggung jawab moral sebagai pelayan masyarakat. Kami berharap pejabat yang dipercaya mampu menjaga amanah ini dengan sebaik-baiknya,” tambah Budi.
SOMASI menegaskan akan terus melakukan fungsi sosial kontrol terhadap jalannya roda pemerintahan di Kota Bekasi, agar setiap kebijakan tetap berpihak pada kepentingan rakyat dan menjunjung tinggi nilai integritas birokrasi.Mutasi tersebut merupakan momen sejarah kepemimpinannya sebagai Wali Kota dengan menggeser 250 pejabat eselon 2, 3 dan 4.
Tri Adhianto menjelaskan bahwa mutasi dan rotasi yang dilakukan Pemkot Bekasi adalah hal yang biasa. Tahapan dalam melakukan rotasi mutasi tersebut juga cukup panjang dari evaluasi kinerja.
“Kemudian terlaporkan ke Pak Gubernur, melaporkan ke BKN, juga ke Kemendagri, ada satu proses juga, khususnya Eselon 2 juga ada proses open bidding,” kata Tri kepada awak media pada Rabu 29 Oktober 2025 sore.
“Dan tentu kita lakukan secara hati-hati, karena memang waktunya saya kira, salah satu kota yang cukup lama, karena ini baru-baru sudah masuk ke bulan ke-8, baru kita lakukan evaluasi terkait dengan kinerja,” tambahnya.
Mutasi dan rotasi ini dikatakan Tri dalam rangka penyegaran serta salah satu proses percepatan terkait dengan pelayanan publik yang diinginkan.
Dari total pejabat yang terkena mutasi dan rotasi setidaknya ada 7 eselon 2, 63 eselon 3 dan 178 eselon 4.(Mam)
