Wakil Ketua DPD Dorong RUU BUMDes dan RUU Kepulauan Disahkan Tahun ini

Dalam kesempatan itu, ia mengingatkan desa dan kepulauan terluar merupakan benteng pertahanan terdepan Indonesia. Oleh karena itu, ia berpendapat penguatan pembangunan di daerah-daerah itu harus jadi prioritas bersama.

“Jika daerah maju, keseluruhan Indonesia maju. Makanya penguatan pembangunan di dua basis tersebut bisa membuat wilayah terpencil menjadi penyangga negara, bukan hanya pada sektor ekonomi, tetapi juga dalam kehidupan sosial, politik serta budaya,” kata Sultan menjelaskan.

RUU Kepulauan dan RUU BUMDes merupakan dua rancangan undang-undang usulan DPD RI yang masuk dalam daftar program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2021 serta prolegnas perubahan periode 2020-2024.

Setidaknya ada 33 RUU yang masuk dalam program legislasi nasional prioritas tahun ini.(qq)