“Jadi berbicara pendidikan itu bukan hanya tentang SPP aja. Kalau di Surabaya, listrik, air, internet sekolah itu kita bayar semua,” kata Wali Kota Risma.
Menurut dia, pendidikan menjadi salah satu faktor penting dalam stimulus penunjang perubahan masa depan. Melalui pendidikan, lanjut dia, seseorang bisa merubah kehidupan keluarganya menjadi lebih baik.
Namun, untuk mewujudkan hal tersebut, juga harus ditopang dengan sistem pengelolaan pendidikan yang baik pada suatu daerah. “Kalau dulu SMK itu kita kasih makan siang, uang praktikum, insentif untuk guru, bahkan seragam,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa membuka peluang Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini untuk menggunakan sistem “block grant” guna membantu SMA/SMK di Surabaya yang disebut banyak putus sekolah dan butuh bantuan.
Menurut Khofifah, opsi itu lebih memungkinkan dibandingkan mengambil alih kewenangan pengelolaan SMA SMK dari provinsi Jawa Timur ke Pemkot Surabaya. Lantaran jika langkah itu diambil akan menyalahi undang-undang. Bahkan dalam Permendagri Tahun 2016 sudah diatur memungkinkan ada bantuan keuangan antardaerah.
Sistem itu dikatakan Khofifah sudah ada yang menerapkan di Jawa Timur. Ada daerah yang menitipkan dana ke Pemprov untuk membantu pembiayaan SMA/SMK di daerah kabupaten/kotanya, seperti halnya Pasuruan dan Batu. Dana itu dititipkan ke Pemprov lalu dikembalikan dalam bentuk bantuan yang peruntukannya untuk SMA/SMK di daerahnya. (Ant/Red)
