JAKARTA, Harnasnews.com – Pembelian alat robotik seharga Rp.37,4 miliar mendapatkan kritikan pedas dari Kader Partai Demokrat. BPK dan KPK diminta untuk segara melakukan audit terhadap penggunaan APBD DKI oleh Pemda.
Diduga kuat, pembelian Robot dengan harga fantatis upaya bagi-bagi kue APBD DKI untuk kepentingan pejabat.
“Kita minta BPK KPK untuk melakukan audit anggaran di Dinas Damkar. Apakah sudah sesuai dengan Kepres. Lalu apakah sudah ada kajiannya untuk pembelian robot tersebut. Mengingat harga robot yang sangat mahal sekali,” ujar Wakil Sekretaris DPD PD DKI, H Amirulla atau biasa disapa Amink kepada wartawan, Kamis (13/2).
Tidak hanya itu, mantan politisi PPP ini pun mencurigai adanya oknum pejabat Damkar yang ‘bermain’ dengan pengusaha Robot seharga Rp.37 miliar tersebut. Karena, dalam prosesnya terkesan begitu mudah disetujui, meski dengan harga selangit.”KPK harus mengecek dokumen pengadaan barang Robot Rp. 37 miliar tersebut. Apakah ada oknum anggota DPRD yang ikut bermain mata dengan pengusaha dan pejabat Damkar sehingga menyetujui beli Robot seharga 37 milyar,” bebernya.
Lebih jauh, wakil ketua Bamus Betawi ini pun menyesalkan jika APBD DKI yang seharusnya diperuntukan bagi kesejahteraan warga. Justru, terkesan dibagi-bagi dengan mudahnya tanpa memikirkan manfaat dari penggunaan APBD DKI yang berasal dari masyarakat Jakarta.
