Kasus Djoko Candra Jadi Momen Penegak Hukum Pulihkan Kepercayaan Publik

JAKARTA, Harnasnews.com – Direktur Eksekutif Progress Indonesia (PI) Idrus Mony mengapresiasi kinerja Polri yang bekerjasama dengan Polisi di Raja Malaysia atas penjemputan paksa buron BLBI Djoko Candra.

Idrus mengungkapkan, kasus Djoko Candra merupakan salah satu cermin buruk penegakan supremasi hukum di Indonesia.
Sebab, jika aparat penegakan hukum memiliki integritas tinggi, kasus pelarian Djoko seharusnya tidak terjadi.

“Ironisnya proses pelarian itu dibantu oleh lembaga yang seharusnya memiliki kepentingan untuk menahan buron tersebut, tapi justru sebaliknya ikut terlibat untuk meloloskannya,” kata Idrus kepada wartawan, Sabtu (01/8/2020).

Idrus mengatakan, sebelas tahun bukanlah waktu yang singkat buat pelarian seorang Djoko Candra, sebab kasus ini sempat luput dari perhatian publik mengingat rentang waktu yang cukup lama.

Oleh karenanya publik sempat dibuat tercengang dengan hadirnya seseorang di sebuah kelurahan di Grogol Jakarta Barat untuk melakukan pengurusan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

Usut punya usut ternyata KTP
elektronik yang dibuat Djoko Candra dalam rangka melakukan upaya hukum peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung atas kasus BLBI yang menjeratnya.

Dengan berakhirnya drama pelarian Djoko Candra di bawah sikap tegas Menko Pol Hukam yang menginstruksikan aparat penegak hukum untuk mengusut kasus Djoko Candra, dan menyeret para pihak yang terlibat dalam kasus tersebut, dimulai dari Lurah, Jaksa hingga oknum perwira tinggi polisi, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan bublik kepada rezim berkuasa saat ini.

Seperti ditetapkannya sanksi disiplin perwira berpangkat jenderal oleh petinggi polri yang membantu kepengurusan Djoko Candra yang kemudian ditetapkan tersangka. Kemudian oknum kejaksaan yang diduga terlibat.

Leave A Reply

Your email address will not be published.