Pertumbuhan Ekonomi Itu Untuk Apa dan Siapa?

Oleh: Yudhie Haryono (Presidium Forum Negarawan) & Agus Rizal (Ekonom Univ MH Thamrin)

Media Kompas, 20 Desember 2025 menampilkan laporan ekonomi yang cukup provokatif berjudul, “Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 2026: Optimisme dan Tantangannya.” Tentu ini mengulang-ulang cara media untuk “melupakan hal paling subtansi dari ekonomi: yaitu pemerataan.” Dus, pertanyaan paling jelas dari data grafik Kompas.id 2014–2024 bukan seberapa besar PDB Indonesia tumbuh, melainkan untuk siapa pertumbuhan itu bekerja.

Dari grafik yang ditampilkan, diperlihatkan tiga variabel kunci: total kekayaan 40 orang terkaya Indonesia, nilai PDB nasional, dan intensitas oligarki—yakni persentase kekayaan 40 orang terkaya terhadap PDB. Ketiganya bergerak naik, tetapi dengan makna distribusional yang timpang. Singkatnya: ketimpangan tajam menjadi ciri ekonomi kita sepuluh tahun terakhir.

Secara nominal, PDB Indonesia meningkat signifikan dari sekitar 890 miliar dolar AS pada 2014 menjadi lebih dari 1.400 miliar dolar AS pada 2024. Ini sering dipakai sebagai indikator keberhasilan pembangunan. Namun pada saat yang sama, total kekayaan 40 orang terkaya melonjak jauh lebih cepat, dari sekitar 95 miliar dolar AS menjadi lebih dari 250 miliar dolar AS. Kenaikannya tidak proporsional, melainkan eksponensial.

Di sinilah indikator intensitas oligarki menjadi kunci baca. Angka ini naik dari kisaran 10 persen pada 2014 menjadi hampir 18 persen pada 2024. Artinya, hampir seperlima nilai ekonomi nasional setara dengan kekayaan yang dikuasai hanya oleh 40 orang. Ini bukan sekadar ketimpangan biasa, tetapi konsentrasi kekayaan ekstrem dalam struktur ekonomi modern.

Grafik ini disusun Kompas.id dengan mengolah data Forbes, World Bank, serta kerangka analisis oligarki dari Jeffrey A. Winters. Winters (2002) menegaskan bahwa oligarki tidak diukur dari jumlah orang kaya, melainkan dari kemampuan mereka mempertahankan dan memperbesar kekayaan relatif terhadap ekonomi nasional. Grafik ini menunjukkan mekanisme itu bekerja secara konsisten di Indonesia.

Jika pertumbuhan ekonomi benar-benar inklusif, maka rasio kekayaan elite terhadap PDB seharusnya menurun atau stabil. Yang terjadi justru sebaliknya. Setiap kenaikan PDB membuka ruang akumulasi baru yang lebih cepat diakses oleh kelompok superkaya dibandingkan warga negara secara umum. Pertumbuhan tidak mengalir ke bawah, tetapi terkonsentrasi ke atas. Tumbuh angka-angka yang luarbiasa terhadap “kelompok kecil” dan tidak ada tetesannya ke bawah.

Ini menjawab pertanyaan “untuk siapa pertumbuhan ekonomi itu” dengan data, bukan opini. Pertumbuhan terutama menguntungkan mereka yang sudah memiliki modal besar, akses politik, dan posisi dominan dalam sektor strategis. Infrastruktur, hilirisasi, energi, pangan, dan keuangan tumbuh, tetapi kepemilikannya semakin terkunci pada oligarki.

Dari sudut pandang ekonomi politik, grafik ini menunjukkan bahwa pasar tidak bekerja dalam kondisi sehat. Persaingannya tidak ada, alias nol besar. Adanya monopoli dan oligopoli. Padahal, negara berperan besar dalam menciptakan nilai ekonomi, tetapi distribusi hasilnya bias. Kebijakan, regulasi, dan insentif lebih efektif melindungi akumulasi kekayaan dibandingkan memperluas kepemilikan ekonomi warga negara.

Implikasi sosialnya serius. Ketika PDB naik tetapi intensitas oligarki juga naik, maka kesejahteraan mayoritas warga negara bergerak lebih lambat. Upah stagnan, usaha kecil sulit naik kelas, dan mobilitas sosial menyempit. Pertumbuhan kehilangan makna substantif karena tidak dirasakan secara luas.

Secara konstitusional, ini problem mendasar. Pasal 33 UUD 1945 tidak menempatkan pertumbuhan sebagai tujuan akhir, melainkan kemakmuran bersama. Grafik ini menunjukkan deviasi arah: ekonomi tumbuh, tetapi manfaatnya semakin eksklusif. Negara gagal memastikan bahwa PDB bekerja sebagai alat distribusi, bukan sekadar statistik makro.

Dengan demikian, data ini bukan sekadar data ekonomi, melainkan cermin politik distribusi. Ia menjawab dengan tegas: pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam satu dekade terakhir lebih banyak bekerja untuk oligarki daripada untuk warga negara. Selama struktur ini tidak dibongkar, kenaikan PDB hanya akan memperbesar jarak antara angka pertumbuhan dan keadilan ekonomi.

Tentu saja ini terjadi, karena kita bukan hanya mewarisi arsitektur ekonomi “bekas jajahan” tetapi juga para ekonom yang “minta dijajah” sehingga problemnya kwadrat: resiprokal dan tidak tak tersembuhkan. Multifokus dan ecek-ecek menjadi “benchmark” yang riil. Mereka kini bangga punya mental kolonial akut yang irasional, tamak dan menjajah. Hobinya mengeluh, menjamah dan menjarah. Ujungnya, mereka golf sambil membunuh warganya pelan-pelan untuk mengentit cuan oligark masuk ke sakunya.

Ya. Ini semua karena secara ontologis, uang bagi mereka bukan sekadar alat tukar, tapi objek sesembahan, peneguh kekuasaan batil dan mesin penggerak perubahan destruktif. Itulah mengapa mereka menyembah pertumbuhan, anti pemerataan; menyembah pasar bebas, anti pasar terkelola; menyembah kurs bebas, anti kurs terkelola.

Merekalah sejatinya para hit-guys yang mengkhianati Pancasila dan pikiran serta cita-cita pendiri republik. Merekalah arsitek utama pertumbuhan ekonomi tanpa kedaulatan; proklamasi negara tanpa kemerdekaan; penghuni istana negara tanpa memilikinya.