JAKARTA, Harnasnews – Direktur eksekutif ETOS Indonesia Institute, Iskandarsyah, meminta pemerintahan Prabowo-Gibran agar mengevaluasi program makan bergizi gratis (MBG) yang dinilai hanya jadi ladang korupsi para pejabat.
Iskandar membeberkan, dari persoalan jual beli titik SPPG, kepemilikan dapur yang diduga banyak didominasi oleh para pejabat sipil, TNI, Polri dan kelompok pengusaha tertentu, hingga keberadaan yayasan yang diduga hanya sebagai pengepul rente dalam program tersebut.
Sementara itu, dalam pelaksanannya, program ini sudah membuat catatan luka di hati masyarakat. Kasus keracunan demi keracunan silih berganti tak kunjung usai. Padahal di setiap SPPG ditempatkan seorang ahli gizi.
“Ini menandakan Bdan Gizi Nasional (BGN) tak becus mengurus progrm MBG. Mau dievaluasi apa lagi? Harusnya setelah dievaluasi menjadi baik bukan sebaliknya. Kasus keracunan anak-anak bangsa ini jadi semakin masif. Kami menduga ada sekelompok tertentu yang sengaja mengeksploitasi anak sekolah dan orang miskin hanya untuk memburu renre di balik program MBG ini,” ujar Iskandar kepada Harnasnews, Senin (19/1/2026).
Iskandar mengungkapkan, pemotongan anggaran pendidikan senilai Rp223 triliun kemudian dialihkan menjadi anggaran MBG telah menabrak aturan.
“Kenapa pemerintah tak maksimalkan pendidikan buat anak-anak kita?, maksimalkan saja anggaran (Pendidikan), ketimbang harus dialihkan ke program MBG yang kasusnya tak henti-henti. Giliran dikritik lewat medsos malah si pengkritik diintimidasi,” kata Iskandar.
Iskandar juga menilai pola pemerintahan Prabowo saat ini sudah tak ubahnya seperti era orde baru (Orba). Di mana ketika ada suara sumbang dari masyarakat salah satunya terkait dengan kritikan terhadap program MBG, maka ada yang mengintimidasi.
Padahal publik memiliki hak untuk bersuara. Apa yang disampaikan rakyat terkait dengan sengkarut program MBG seharusnya didengar, kemudian dikaji kembali. Bila perlu program MBG ini dihentikan dan dialihkan kepada program lain.
“Program MBG bukan berada di ruang hampa, kita semua tahu bisnis ini pemiliknya banyak didominasi oleh para pejabat, maupun kelompok pengusaha tertetu,” katanya.
Celakanya, program MBG yang dinilai sangat mulia ini, sedianya dapat meningkatkan ekonomi bagi pelaku usaha UMKM, justru sebaliknya banyak pengusaha mikro yang gulung tikar.
“Saat program ini pertama digagas, banyak pelaku usaha kecil merespon positif. Sebab ada harapan mereka dapat menyuplai bahan baku kebutuhan MBG di lokasi terdekat,” ungkap Iskandar.
Paktanya justru sebaliknya, para pemilik dapur lebih memilih belanja di agen besar atau grosir agar dapat keuntungan lebih. Sehingga mempengaruhi kenaikan kebutuhan pokok yang lain di tingkat pengecer. Karena permintaan dari dapur MBG tinggi. Akibatnya para pelaku usaha kecil tidak mampu bersaing harga.
“Di sisi lain, kondisi ekonomi masyarakat kian sulit. Angka pengangguran meningkat, ditambah bencana yang masif akhir-akhir ini terjadi. Apa ini tak cukup membuat penguasa membuka hati dan pikirannya atas nasib rakyatnya,” tegas Iskandar.
Oleh karena itu, Etos Indonesia meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit program tersebut. Selain itu, pihaknya mendorong KPK dan Kejaksaan Agung mengungkap kasus di balik dugaan korupsi di program MBG.
Lebih lanjut, jika KPK dan Kejaksaan Agung serius mengugkap kasus di balik dugaan korupsi program MBG, maka diprediksi banyak pejabat di BGN akan terseret.
“Sebab anggaran yang dialokasikan untuk program MBG tidak main-main. Bahkan perhari bisa 1 triliun lebih. Sementara banyak pejabat pemangku kebijakan di BGN bukan orang yang expert di bidangnya. Maka wajar program ini jadi amburadul,” pungkasnya. (Red)
