Analis: Pemerintah Perlu Segera Bentuk Badan Peradilan Khusus Pemilu
“Jadi, jangan sampai persoalan hukum itu memperlambat terhadap proses-proses yang seharusnya dilaksanakan dan diselesaikan secara politik pemerintahan,” kata Teguh Yuwono yang juga Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Undip Semarang.
“Bagaimana kalau sampai pemilihan serentak nasional ini belum terbentuk?” Teguh Yuwono menjawab, “Ya, tetap MK yang berwenang memutuskan itu karena Mahkamah Konstitusi memang dibentuk salah satunya untuk memastikan sengketa pemilu, sengketa hasil pemilu, perselisihan pemilu.”
Teguh Yuwono menegaskan bahwa negara jangan sampai terjadi legal vacuum (kekosongan hukum). Dalam hal ini, MK berfungsi untuk menjaga kalau badan peradilan khusus belum terbentuk, lembaga tinggi negara itu akan menangani.
Ia menjelaskan bahwa keberadaan badan peradilan khusus ini sebagai upaya untuk mempercepat sistem demokrasi dan akuntabilitas politik kepada rakyat atau pemilih supaya sengketa dapat segera tuntas sehingga tidak memengaruhi kinerja pemerintah.(qq)
