JAKARTA, Harnasnews – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin menyoroti minimnya anggaran beberapa instansi pemerintahan terkait reformasi birokrasi yang jauh lebih rendah dibanding lembaga dan institusi lain dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Kalau ditotal dari enam instansi, yaitu Kementerian PANRB, Ombudsman RI, LAN, BKN, KASN, dan ANRI jumlahnya kurang lebih Rp1,7 triliun. APBN kita tahun lalu Rp2.700 triliun bahkan sekarang sekitar Rp3.000 triliun, jika dihitung dari angka Rp2.700 triliun saja tidak sampai 0,1 persen,” kata Yanuar di Jakarta, Selasa.

Hal tersebut dikatakannya saat pembahasan Anggaran Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Ombudsman RI, Lembaga Administrasi Negara (LAN), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) di Jakarta, Senin (6/6).

Menurut dia, dari sudut pandang postur anggaran struktur makro, maka perhatian terhadap reformasi birokrasi, kompetensi ASN, dan birokrasi kelas dunia tidak masuk akal dengan anggaran sebesar itu.

“Kita bolak-balik berbicara sana-sini tapi tetap saja pada akhirnya ‘mentok’ pada kebijakan makro anggaran. Saya tidak tahu duduk perkaranya di mana, Rp1,7 triliun bukan angka yang besar,” ujarnya.

Yanuar membandingkan dengan anggaran pertahanan yang memiliki besaran hingga Rp330 triliun dan anggaran Polri yang lebih dari Rp100 triliun.