Bangun Sinergi Bagi Kesejahteraan Perempuan Dan Anak Di Papua
Hal senada disampaikan Wakil Bupati Nabire, Amirullah Hasyim. Meski ia meyakini perempuan merupakan aset pembangunan, namun mereka kerap mengalami hambatan, bahkan kekerasan. Amirullah mengatakan hal tersebut terjadi karena berbagai faktor, diantaranya masih kentalnya budaya patriarki dan kurangnya pengetahuan, serta keterampilan. “Untuk itu, Pemda Nabire melakukan berbagai upaya guna meningkatkan peran, kedudukan, dan kesejahteraan perempuan dan anak di wilayah Nabire, diantaranya memberikan kesempatan berkiprah di ruang publik, mengembangkan usaha produktif, menyediakan sarana dan prasarana lembaga PPPA, mengembangkan pola asrama bagi anak-anak jalanan dan anak yang terjerumus narkoba, serta memberikan bimbingan kepada lembaga-lembaga nonformal untuk pendidikan gender dan pemenuhan hak anak. Dalam kesempatan ini, saya mengajak peran aktif dan membangun komitmen semua unsur wilayah dalam pembangunan PPPA,” tutur Amirullah.
Guna menyikapi kompleksnya permasalahan perempuan dan anak, maka Kemen PPPA telah menetapkan prioritas pembangunan untuk mengakhiri 3 hal yang disebut Three Ends, yakni akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, akhiri perdagangan orang, dan akhiri ketidakadilan akses ekonomi terhadap perempuan. “Menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menangani permasalahan perempuan dan anak, terutama yang terjadi di sekitar kita. Kemen PPPA tentu sangat membutuhkan dukungan dan keterlibatan seluruh komponen masyarakat, termasuk tokoh adat, agama, dan lembaga masyarakat sesuai fungsi, kapasitas, dan keahlian mereka di wilayah masing-masing,” tambah Menteri Yohana.
Menteri Yohana meyakini banyak tokoh masyarakat, adat, dan agama di Papua yang memiliki kepedulian dan telah melakukan sesuatu yang berharga bagi perempuan dan anak. Ia mengatakan jika kita dapat menghimpun segala potensi dan menggerakkan mereka untuk bekerja secara kolaboratif dan bersinergi, maka akan memberikan kekuatan yang luar biasa dalam upaya mewujudkan kesejahteraan perempuan dan anak.
“Pertemuan ini menjadi sangat strategis karena dapat membangun komitmen, menyamakan persepsi, dan menggugah kepedulian mereka tentang berbagai permasalahan yang dihadapi perempuan dan anak. Komitmen yang sudah terbangun dan persepsi yang sama dalam menyikapi permasalahan tersebut akan menjadi bekal berharga untuk berkolaborasi dan bersinergi, baik dengan pemerintah pusat dan daerah, maupun sinergi antara tokoh adat, agama, dan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan perempuan dan anak di Papua,” tutup Menteri Yohana.(Red/Ett)
