Komitmen tindak lanjuti
Kementerian PUPR berkomitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi atas laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang dilakukan BPK. Hal ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas belanja anggaran guna menghasilkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil-hasil pembangunan.
Berdasarkan hasil pemantauan BPK atas tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan pada semester II 2021, terdapat kenaikan penyelesaian tindak lanjut dibandingkan semester I dari 60,52 persen menjadi 66,64 persen.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan capaian Kementerian PUPR atas penyelesaian tindak lanjut rekomendasi LHP dari BPK tersebut tidak lepas dari peran Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian PUPR sebagai pemegang hak veto dalam penentuan proses promosi jabatan dan pangkat oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) di Kementerian PUPR.
“Jadi, penyelesaian temuan BPK ini menjadi hak veto Bapak Irjen dalam Baperjakat untuk promosi. Tetapi, kalau masih ada temuan promosi di-hold. Khusus untuk eselon III saya tidak pernah menggunakan hak prerogatif saya. Kami menggunakan hak veto Pak Irjen dan Alhamdulillah ternyata dapat menyelesaikan 66 persen tadi,” katanya.
Menteri Basuki menyampaikan pemeriksaan kinerja BPK tersebut sangat membantu Kementerian PUPR, khususnya menjadi acuan Menteri PUPR dalam mengawasi dan memberikan arahan kepada setiap unit organisasi di lingkungan Kementerian PUPR yang bertugas melaksanakan pekerjaan pembangunan infrastruktur.
“Misalnya, kinerja Pamsimas (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat). Saya selalu minta kepada Ditjen Cipta Karya, proyek air minum itu jangan di tempat yang banyak airnya, tetapi harus di tempat kering yang memang membutuhkan air. Itu lah namanya proyek penyediaan air minum, jangan sudah banyak air dikasih proyek penyediaan air minum, saya kira challenge-nya kurang,” katanya.
Isma Yatun menyampaikan apresiasi atas kerja keras Kementerian PUPR dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK atas Laporan Hasil Pemeriksaan tahun 2021. Menurut dia, berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan hingga semester II, Kementerian PUPR telah menyelesaikan 2.683 rekomendasi, sebanyak 1.017 rekomendasi masih dalam proses, dan sisanya 326 belum ditindaklanjuti.
“Kami mengapresiasi Kementerian PUPR yang telah melakukan percepatan penyelesaian tindak lanjut BPK hingga terdapat kenaikan yang cukup signifikan,” ujar Isma Yatun.(qq)
