“Pertimbangan tersebut, kata dia sudah seharusnya dilakukan dalam rangka menjaga marwah partai sebagai partai politik terbesar nomor dua di Indonesia,” ujarnya menambahkan, suksesi ditubuh partai Gokar Kota Bekasi dinilai strategis dalam percaturan politik di wilayah Jawa Barat dan secara nasional menjelang pemilihan Presiden pada 2024.
Seperti diketahui, kata Bambang dalam suksesi tersebut muncul kandidat ketua DPD Golkar Kota Bekasi yaitu, Novel Saleh Hilabi, TB. Hendra Suherman, Ade Puspitasari dan H. Zainul Miftah, yang akan bertarung. Ternyata, hiruk pikuk percaturan politik di wilayah tersebut sebagaimana yang terjadi memperlihatkan kontestasinya cukup sengit.
“Pada umumnya dalam perhelatan perebutan kekuasaan sering digunakan segala cara atau gaya Machiaveli. Misalnya fenomena yang muncul dalam percaturan tersebut isu sensitif yang dibuka publik seperti isu dinasti, penjualan gedung DPD Golkar dan bahkan upaya penundaan pelaksanaan musda Golkar. Karena itu, intrik politik dan saling lempar isu sensitif mewarnai pesta demokrasi dalam musda Golkar yang akan digelar dalam waktu dekat tersebut,” jelasnya.
Bambang mengingatkan, salah satu sikap cermat dan hati hati yaitu diantara salah satu kandidat ada yang dinilai melanggar etika dan moral, menurut dia, pelanggaran etika dan moral yang berat yaitu perbuatan memalsukan ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)-nya dan bukti pemalsuan ijazah SLTA tersebut telah diklarifikasi dan dikonfirmasi oleh lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 1 Agustus 2018. Pada 2019 kandidat tersebut mencalonkan diri sebagai anggota legislatif tingkat pusat yakni DPR RI.
“Jika fakta hukum hasil klarifikasi KPU tersebut dapat dibuktikan kebenarannya sudah barang tentu DPP Partai Golkar dan juga panitia musda akan bertindak tegas untuk tidak melanjutkan pencalonan yang bersangkutan dalam mengikuti kontestasi pemilihan ketua DPD Golkar Kota Bekasi. Mengingat, pemalsuan ijazah termasuk pelanggaran moral dan etika yang berat dan tidak bisa ditolerir,” pungkas Bambang. (Red)
