Darmin Minta Pemda Tidak Buat OSS Sendiri
Melihat dampak tersebut, Darmin mengimbau agar pemda lebih fokus dalam membuat sistem IT EoDB. Apalagi, Bank Dunia sedang berada di Indonesia hingga akhir April untuk mengecek perkembangan perbaikan EoDB di Indonesia dengan daerah survey di Jakarta dan Surabaya.
Selain itu, Darmin juga pemerintah daerah untuk menempatkan petugas yang bertanggung jawab atas kesinambungan OSS ke daerah. “Jangan sampai, komunikasi dari pusat ke daerah itu tidak ada yang jagain, karena pasti ada proses yang offline,” katanya, dikutip dari Republika.
Sistem OSS dan EoDB menjadi salah satu prioritas pemerintah untuk meningkatkan jumlah investasi. Hal ini seiring dengan target Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong untuk mencapai tingkat investasi hingga double digit pada tahun ini, terutama untuk penanaman modal asing (PMA).
Thomas menyebutkan, 2018 menjadi tahun pertama di pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla di mana PMA mengalami penurunan. Ia mencatat, penurunan tersebut mencapai 8,8 persen, terbilang signifikan dibanding dengan pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya yang biasa double digit. “Kalau pakai formula FDI (foreign direct investment), penurunan kita bahkan sampai 30 persen dibanding tahun sebelumnya (2017),” ucapnya.
Menurut Thomas, penurunan tersebut terjadi konsisten di berbagai negara, di mana terjadi penurunan FDI di seluruh dunia sampai 20 persen. Penyebabnya, perang dagang antara Amerika Serikat dengan Cina dan kenaikan suku bunga acuan oleh bank sentral AS The Fed hingga empat kali dalam setahun.
Penyebab ketiga, Thomas menambahkan, adalah kebijakan tax amnesty Presiden AS Donald Trump secara besar-besaran pada 2017. Hal ini menyebabkan terjadinya repatriasi modal besar-besaran ke AS pada tahun lalu. “Istilahnya, dolar ‘pulang kampung’ ke AS. Ini yang kurang banyak orang dalami,” katanya. (Red)
