“Kekisruhan input data yang dilakukan SKPD perlu menjadi perhatian khusus gubernur. Anis harus selektif dalam penempatan bawahannya. Karena yang saya tahu, Gubernur itu orang yang sangat realistis, tidak mungkin melakukan hal-hal diluar koridor hukum. Saya meyakini bahwa kesalahan ini bukan gubernur, melainkan dari para SKPD,” bebernya.
Anggota DPRD DKI dari Gerindra, Andika justru menyoroti kekisruhan dikarenakan kepadatan jadwal pembahasan APBD DKI 2020. Hal itu dipersulit dengan agenda revisi APBD yang awalnya diusulkan Rp.96 triliun menjadi Rp. 89 triliun.
“Kesalahan input itu persoalan yang manusiawi. Apalagi dengan spare waktu yang sangat singkat. SKPD harus menjalani pembahasan dan revisi, tentu ini menjadi presure untuk kerja SKPD,” katanya.
Menurutnya, kejar waktu yang dilakukan dalam pembahasan tidak hanya dirasakan SKPD. Melainkan ikut dirasakan pula anggota DPRD DKI, saat pembahasan di komisi-komisi.”Kita harus melewati pembahasan seharian full. Kita upayakan agar karena kita berusaha untuk pembahasan sesuai jadwal,” katanya.(sof)
