ETOS: Sejarah Republik Ini Hakim MA Terjaring OTT Lembaga Ad Hoc

“Ini KPK loncatnya terlalu jauh. Bahasa gaulnya offside. KPK ini kan lembaga politik, karena yang membentuk juga orang-orang politik dan pastinya untuk kepentingan politik atas nama hukum. Itu dapat kita lihat dalam peristiwa korupsi yang melibatkan orang politik, terlebih partai penguasa, KPK seperti tang punya taji. Maka wajar jika masyarakat menilainya KPK bermain politik,” kata Iskandar menambahkan

Kata Iskandar, jika KPK benar-benar serius menangani kasus suap seperti yang sering disampaikan dalam setiap konferensi persnya, pihaknya menantang KPK untuk bisa OTT semua oknum pejabat di republik ini yang menangani kasus-kasus hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan secara masif.

“Laporan masyarakat terkait ini sudah jutaan kalau dibuat file-nya. Pelakunya pun sudah jelas, sekarang masyarakat menunggu actionnya seperti apa?, jika KPK mau benar dan serius memberantas korupsi di negeri ini,” tegasnya.

Iskandar menduga bahwa sejumlah kasus yang masuk di lembaga penegakkan hukum di negeri ini berujung dengan jalan transaksional. “Ini bukan barang baru kok, jadi tak perlu dianggap prestasi juga upaya KPK ini. Karena masih banyak kasus korupsi di negeri ini yang belum tersentuh lembaga antirasuah tersebut. KPK seharusnya tidak tebang pilih,” kata Iskandar lagi. (Syaugy)

Leave A Reply

Your email address will not be published.