Evaluasi Penyerapan Anggaran 2020, Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi Rapat Koordinasi dengan Dinas Sosial
“Memang tidak diatur secara tersurat bahwa dalam proses penganggaran itu ada pra KUA-PPAS. Bahkan, APBD 2021 dalam proses pembahasan itu tidak ada pra KUA-PPAS. Ini juga jadi catatan buat kami tentunya, padahal posisinya sangat strategis. Dalam pembahasan anggaran itu, kita memberikan masukan – masukan dan justru diproses pra KUA-PPAS itu anggaran kita naikkan atas rekomendasi komisi IV,” tutupnya.
Secara terpisah, alam kesempatan yang sama, usai rapat koordinasi bersama Komisi IV, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bekasi, Endin Samsudin yang baru saja dilantik 15 Januari 2021 mendapat suport dalam sharing program bersama Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi.
“Alhamdulilah, semua sharing program ini ibaratnya banyak program-progaram kita yang memang mendapat support dari Komisi IV,” ujar Endin Samsudin.
Dia juga berharap apa yang sudah direncanakan bersama dengan Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi, bisa terwujud sesuai harapan masyarakat.
“Yang sudah kita rencanakan mudah-mudahan sesuai harapan masyarakat. Semoga ini bisa kita wujudkan. Dan, kita tidak akan bisa bekerja sendirian tanpa sinergitas dengan yang lain, salah satunya dengan Komisi IV DPRD,” pungkasnya.
Saat ditanya jumlah anggaran dalam penanganan banjir yang terjadi di Kabupaten Bekasi pada tahun 2021, Endin mengungkapkan ada anggaran tahunan dari Dinas Sosial.
“Anggaran untuk penanganan bencana setahun, yah itu kita ada. Tapi, untuk bencana setahun itu hanya dua ratus empat belas juta rupiah,” katanya.
Kemudian, untuk anggaran penanganan bencana, kata Endin, Dinas Sosial Bekasi sudah membuat kajian bersama Tagana (Taruna Siaga Banjir).
“Makanya kita membuat kajian kedepan ini kan menjadi pelajaran kita juga. Dengan kejadian bencana banjir yang massif sudah kita tetapkan anggaran untuk dapur umumnya, yah lumayanlah. Ini juga hasil kajian dengan Tagana, karena Tagana lebih tahu, mereka yang di lapangan masak dan seterusnya,” tutupnya. (Sygy)
