Namun, Hasbullah mengatakan, Hong Kong tak memiliki sistem yang sama seperti BPJS atau JKN di Indonesia. “Ide soal memanggil aktuaria Hong Kong itu saya tidak tahu apa maksudnya. Sebab di Hong Kong, tak ada sistem seperti JKN atau BPJS. Di sana berobat gratis karena pajaknya tinggi. Rakyat (Hong Kong) bayar pajak tinggi 30-50 persen dari upah,” ujar dia.
Menurut Hasbullah, persoalan BPJS tak bisa dilihat secara sederhana. Ia menambahkan harus ada pemahaman yang holistik untuk menghasilkan solusi memperbaiki BPJS.
Tak hanya soal BPJS, Hasbullah juga mengkritisi sejumlah ucapan Sandiaga Uno dalam debat cawapres yang mengangkat isu soal kesehatan itu. Dia menilai, Sandi belum melihat persoalan secara menyeluruh.
“Pak Sandi dalam debat mengangkat kasus. Secara akademik, kasus satu dua orang belum tentu jadi masalah di lapangan. Kebijakan tak bisa diambil dari kasus satu dua orang,” ujar ahli di bidang asuransi kesehatan dan jaminan sosial itu.
