IAW Desak KPK dan Kejagung Panggil PT NHM: BPK Sudah 10 Tahun Peringatkan Pola Pelanggaran BBM

1. Kejagung memeriksa seluruh dokumen transaksi BBM antara Pertamina dan PT NHM sesuai rekomendasi audit negara.
2. KPK memperluas penyidikan dugaan suap Rp5,5 miliar menjadi investigasi “grand corruption” di sektor tambang.
3. BPK dan BPKP melakukan audit forensik lintas periode untuk menghitung total kerugian negara.
4. Pertamina diwajibkan menyerahkan semua kontrak jual-beli dan menagih denda kepada pembeli seperti PT NHM.

“Selama 10 tahun BPK sudah kasih peta harta karun bagi penegak hukum. Kalau rakyat kecil beli solar saja bisa diawasi, maka konglomerat tambang apalagi. Negara jangan pura-pura tidak tahu,” tegas Iskandar.

Menurutnya, keadilan fiskal hanya bisa ditegakkan jika korporasi besar juga tunduk pada hukum, bukan berlindung di balik kekuasaan atau celah regulasi.

“Eksekusi terhadap rekomendasi BPK adalah ukuran keberanian hukum. Bukan sekadar pidato, tapi tindakan nyata,” tutupnya. **