iklan

Jadi Percontohan PTM, Guru SMK Negeri 1 Puncak Cisarua Belum Divaksin Covid-19

SMK Negeri 1 Puncak Cisarua, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor yang menjadi salah satu sekolah percontohan Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Meski begitu, pihak sekolah mengaku belum mendapatkan vaksin Covid-19 sejak PTM dijalankan. Foto : Rfs

KABUPATEN BOGOR ( HARNASNEWS.COM ) – Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Puncak Cisarua, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Dadang Supriatno, menyatakan bahwa sekolah yang dipimpinnya saat ini menjadi salah satu sekolah percontohan kegiatan Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Meski sudah menjalankan PTM semenjak 15 Maret 2021, hingga saat ini pihak sekolah belum mendapatkan vaksin Covid-19.

” Dari awal melaksanakan PTM, guru pengajar di SMK Negeri 1 Puncak Cisarua belum mendapatkan vaksin Covid-19. Informasi yang diterima, pemberian vaksin untuk para guru disini yakni Hari Sabtu (20/03/2021),” ujarnya saat ditemui dikantornya.

Menurut dia, seharusnya ada kesiapan pihak Satgas Covid-19 berkordinasi dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor kaitan dengan sekolah yang akan mengikuti pelaksanaan PTM. Misalkan, pemberian vaksin Covid-19 terhadap guru pengajar menjadi skala prioritas.

” Yah mungkin ada keterbatasan dalam pemberian vaksin, jadi kami belum mendapatkannya,” tambah Dadang.

Diberitakan sebelumnya, uji coba pembelajaran tatap muka (PTM) yang dilaksanakan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor dari tanggal 15 Maret-10 April 2021 dan diikuti oleh 170 sekolah mulai tingkat SD hingga SMA di Bumi Tegar Beriman, mendapat penolakan berbagai pihak karena dikhawatirkan menciptakan Cluster baru Covid-19.

Sekjen Ikatan Komunitas Kawasan Puncak dan Sekitarnya (IKKPAS), Yayat Setiawan menilai, kegiatan PTM yang digulirkan Disdik Kabupaten Bogor sangat beresiko meskipun bersifat uji coba, karena bisa menimbulkan Cluster baru penularan Covid-19 kalangan siswa didik alias pelajar.

” Kebijakan itu (PTM,red) belum tepat dijalankan saat ini, karena terlalu beresiko apalagi kesiapan sekolah yang mengikuti kebijakan ini belum teruji kesiapannya,” ujarnya pada Selasa (16/03/2021).

Ia juga mengatakan, pro kontra yang terjadi di masyarakat puncak meliputi Kecamatan Ciawi, Megamdung dan Cisarua merupakan hal wajar karena didasari rasa khawatir akan Covid-19 para orang tua murid serta rasa jenuh siswa didik belajar daring dirumah selama berbulan-bulan.

” Pro kontra dimasyarakat adalah hal yang wajar kaitan kebijakan PTM, tetapi faktor keselamatan masyarakat harus diutamakan apalagi pelajar itu merupakan generasi penerus bangsa,” imbuhnya.

Ketua harian Sekolah Rakyat Indonesia (SRI), Eko Hadi, menegaskan penolakan kebijakan PTM di Kabupaten Bogor karena sistem tersebut belum dimungkinkan untuk dilaksanakan di saat grafik penularan dan penyebaran Covid-19 belum benar-benar turun, terlebih saat ini ditemukan virus varian baru Covid-19 bernama Corona B117.

” Banyak kajian yang harus dilakukan sebelum menjalankan kebijakan itu. Misalkan, kesiapan penyelenggara PTM dan apakah tren penurunan Covid-19 di Kabupaten Bogor sudah sesuai standar WHO dan perlu diingat, ada tiga poin penting untuk perhatikan masa depan anak, yakni hak anak hidup, hak anak sehat, dan hak anak mendapatkan pendidikan,” tegasnya. (RFS/Cj)

Leave A Reply

Your email address will not be published.