iklan iklan

Jika Alasan Pandemi, Apakah Tahun Depan Calhaj Bisa Dijamin Berangkat?

JAKARTA, Harnasnews.com – Analis dari Center for Public Policy Studies (CPPS) Indonesia Agus Wahid mengungkapkan pembatalan keberangkatan calon haji (calhaj) tahun ini dengan dalih adanya pandemi covid-19, maka seluruh elemen calhaj bisa menganalisa lebih jauh apakah ada jaminan covid-19 tahun depan akan sirna.

Agus menilai, dengan mencermati “warna” covid-19 bukan wabah alamiah, maka grand design pandemik covid-19 yang saat ini sarat dengan kepentingan bisnis raksasa para kapitalis global, maka tidak tertutup kemungkinan pandemi itu akan berkurang dalam rentang waktu lima bahkan sepuluh tahun ke depan.

Jika pemikiran proyektif ini dijadikan landasan keputusan, maka tidak tertutup kemungkinan calhaj membatalkan diri keberangkatannya. Berarti, mereka bisa mengambil sikap tegas menarik dananya. Dan Kemenag (BPKH) tak berhak sedikitpun untuk menahan kepemilikan dana para calhaj itu.

Akankah BPKH mengabulkan reaksi penarikan para calhaj? Sangat diragukan. Bukan masalah regulasi, tapi justru karena persoalan mendasar, apakah dananya masih tersedia?

“Melansir pernyataan Wakil Presiden beberapa waktu lalu yang secara terbuka memberitahukan dana haji telah digunakan untuk pembiayaan infrastruktur. Maka, dana haji bukan lagi berbentuk cash money yang setiap saat bisa ditarik, tapi sudah berubah menjadi sukuk (obligasi syariah) tanpa return yang jelas setelah dana haji itu dimanfaatkan untuk sektor produktif,” ujar Agus dalam keterangannya, Jumat (11/6/2021).

Menurutnya, meski pengalihan dana haji menjadi sukuk namun sangat dipertanyakan secara syariah. Sebab ada hak-hak dasar dana para calhaj yang ditabrak oleh pemerintah. Oleh karenanya, apa yang disampaikan Wapres itu paradoks dengan pernyataan Menag yang sarat dengan dimensi politis dibanding faktualitas data.

Agus mengasumsikan jika pernyataan Menag itu benar dan menghargai reaksi calhaj yang siap menarik dananya, maka di depan mata untuk dua periode saja (pembatalan keberangkatan calhaj 2020 dan 2021) tercatat nilai 221.000 x Rp 35,2 juta = Rp 7.779.200.000.000 (2020) dan 221.000 x Rp 44,3 juta = Rp 9.790.300.000.000 (2021).

Berarti, untuk dua periode terakhir harus dikeluarkan Rp 17.569.500.000.000. Suatu total nilai tak seberapa dengan keuangan negara yang dimiliki jika diperbandingkan APBN sebesar Rp 1.000 triyun lebih / tahun. Meski demikian, apakah pemerintah memiliki kemauan untuk mengeluarkannya jika para calhaj menariknya?

“Yang perlu kita catat lebih jauh, andai penarikan setoran calhaj hanya dua angkatan terakhir (2020 dan 2021), tentu tak akan mempengaruhi posisi ekonomi nasional. Namun, akan menjadi persoalan serius jika separo  saja dari total calhaj 4,34 juta orang (berarti 2,17 juta calhaj) yang sudah mendapatkan setor sampai Rp 25 juta,” ungkap Agus.

Kondisi itu kata Agus akan berdampak serius, sebab dengan nilai Rp 25 juta per calhaj dan menariknya, maka di depan mata, negara diperhadapkan krisis kontraksi likuiditas senilai Rp 54.250.000.000. Angka ini sekali lagi  tentu masih sangat kecil dibanding APBN.

Maka, di depan mata, ekonomi nasional akan gonjang-ganjing dalam waktu sekejap mata, apalagi pemandangan antrian panjang itu menjadi viral. Ketidakpercayaan itu pun akan meluas pada sektor politik. Akhirnya, akan terjadi kenaikan suhu politik yang tidak kondusif.

Dalam hal ini, lajut Agus, para calhaj tidak bicara politik praktis. Sikap dan langkahnya murni kekecewaan dan ketidakpercayaan pada institusi negara yang tidak amanah terhadap kepentingan penyelenggaraan ibadah haji.

“Oleh karena itu kami menyarankan pemerintah dapat mewaspadai persoalan tersrbut. Dan yang paling penting agar pengelolaan dana haji harus lebih amanah,” tandas Agus. (Red)

Leave A Reply

Your email address will not be published.