Berarti, untuk dua periode terakhir harus dikeluarkan Rp 17.569.500.000.000. Suatu total nilai tak seberapa dengan keuangan negara yang dimiliki jika diperbandingkan APBN sebesar Rp 1.000 triyun lebih / tahun. Meski demikian, apakah pemerintah memiliki kemauan untuk mengeluarkannya jika para calhaj menariknya?
“Yang perlu kita catat lebih jauh, andai penarikan setoran calhaj hanya dua angkatan terakhir (2020 dan 2021), tentu tak akan mempengaruhi posisi ekonomi nasional. Namun, akan menjadi persoalan serius jika separo saja dari total calhaj 4,34 juta orang (berarti 2,17 juta calhaj) yang sudah mendapatkan setor sampai Rp 25 juta,” ungkap Agus.
Kondisi itu kata Agus akan berdampak serius, sebab dengan nilai Rp 25 juta per calhaj dan menariknya, maka di depan mata, negara diperhadapkan krisis kontraksi likuiditas senilai Rp 54.250.000.000. Angka ini sekali lagi tentu masih sangat kecil dibanding APBN.
Maka, di depan mata, ekonomi nasional akan gonjang-ganjing dalam waktu sekejap mata, apalagi pemandangan antrian panjang itu menjadi viral. Ketidakpercayaan itu pun akan meluas pada sektor politik. Akhirnya, akan terjadi kenaikan suhu politik yang tidak kondusif.
Dalam hal ini, lajut Agus, para calhaj tidak bicara politik praktis. Sikap dan langkahnya murni kekecewaan dan ketidakpercayaan pada institusi negara yang tidak amanah terhadap kepentingan penyelenggaraan ibadah haji.
“Oleh karena itu kami menyarankan pemerintah dapat mewaspadai persoalan tersrbut. Dan yang paling penting agar pengelolaan dana haji harus lebih amanah,” tandas Agus. (Red)
