Kanwil Kemenkumham Jatim Mendeklarasi Pembangunan Zona Integritas WBK dan WBBM
Malang,Harnasnews.Com – Kondisi Korupsi di Indonesia masuk dalam kategori kronis dari waktu ke waktu. Karena secara umum sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia masih belum berorientasi sepenuhnya terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good government governance).
Dalam rangka memberikan apresiasi kepada top manajemen yang memiliki komitmen terhadap upaya pencegahan hal tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Jawa Timur (Jatim) sebagai salah satu wilayah dengan jumlah Unit Pelaksana Tugas (UPT) terbesar, turut berkomitmen dalam mensukseskan Birokrasi cepat, tepat, dan anti korupsi dalam menuju Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang menjadi isu strategis Pemasyarakatan Tahun 2018.
Guna efektivitas pelaksanaan kegiatan tersebut, dilakukan Deklarasi dan Penandatanganan piagam pencanangan menuju Zona Integritas WBK dan WBBM oleh Kanwil Kemenkumham Jatim, di Lapas Kelas I Malang, Kamis (12/4/18).
Hadir dalam kegiatan tersebut, Staf Khusus Menkumham RI M Nurdin, Staf ahli Menkumham RI Bidang Ekonomi Asep kurnia, para pejabat administrator, pengawas dan JFU dilingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Jatim. Selain para pejabat dari lingkungan kemenkumham jatim, turut hadir juga Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Malang Raya serta perwakilan masyarakat sipil dari salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
Dalam sambutannya, Kepala Kanwil Kemenkumham Jatim Susy Susilawati mengungkapkan, bahwa pencanangan kali ini sengaja dilakukan secara terbuka dan dipublikasikan secara luas dengan maksud agar semua pihak, khususnya masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi, sekaligus berperan serta dalam ikut mewujudkan program pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM, khususnya dalam pelayanan publik.
Sementara itu, Susy menjelaskan bahwa Deklarasi dan Penandatangan piagam pencanangan menuju Zona Integritas WBK dan WBBM ini, sebagai komitmen dari para Pimpinan, baik di tingkat Wilayah maupun UPT di lingkungan Kanwil Kemenkumham Jatim guna mewujudkan sebuah Island of Integrity Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
“Kami berharap dari lingkungan Kanwil Kemenkumham Jawa Timur nantinya akan terpilih satu atau dua UPT yang ditetapkan sebagai Unit kategori Wilayah Bebas Korupsi,” harap Kakanwil.
Untuk itu, Susy mengimbau kepada para Pimpinan UPT harus menjadi pilot project, serta bekerja dengan benar sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan, ” Jangan mau lagi dibebankan dengan titipan-titipan atau pesanan-pesanan tertentu dari pihak manapun,” pungkasnya. (Phank)
