Aceh Utara, Harnasnews — Di tengah menguatnya wacana politik nasional terkait posisi dan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Wakil Ketua II DPRK Aceh Utara, Drs. As’adi, menegaskan dukungan penuh terhadap KAPOLRI dalam menjaga profesionalisme dan netralitas institusi kepolisian.
Politisi Partai Golkar itu menilai, penempatan Polri langsung di bawah Presiden Republik Indonesia merupakan desain ketatanegaraan yang jelas dan konstitusional, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya.
“Kedudukan Polri di bawah Presiden bukan ruang abu-abu kekuasaan. Itu adalah amanat konstitusi. Di bawah kepemimpinan Kapolri saat ini, Polri harus terus diperkuat agar fokus pada penegakan hukum, perlindungan masyarakat, dan stabilitas nasional,” ujar Drs. As’adi, Kamis (29/1/2026).
As’adi menegaskan, Kapolri memiliki peran strategis dalam memastikan Polri tetap menjadi alat negara yang profesional dan tidak terseret dalam kepentingan politik praktis, terlebih menjelang dan pasca proses politik nasional.
Menurutnya, kritik terhadap Polri harus ditempatkan dalam kerangka pengawasan demokratis, bukan upaya melemahkan institusi penegak hukum atau mendelegitimasi kepemimpinan Kapolri.
“Yang dibutuhkan hari ini adalah penguatan institusi, bukan delegitimasi. Kapolri harus didukung agar mampu menjalankan reformasi struktural dan kultural di tubuh Polri, termasuk penegakan hukum yang adil, transparan, dan tidak tebang pilih,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya konsistensi Polri dalam menjaga netralitas pada seluruh tahapan politik dan pemilihan umum, serta keberpihakan pada perlindungan hak asasi manusia sebagai bagian dari reformasi berkelanjutan.
“Polri harus tetap berdiri di atas semua kepentingan politik. Dukungan kepada Kapolri berarti mendukung agenda besar reformasi Polri agar semakin dipercaya publik,” tambah Drs. As’adi.
Lebih lanjut, ketua partai golkar kabupaten aceh utara, Drs. As’adi, mengatakan akan terus mendorong penguatan fungsi pengawasan yang konstruktif terhadap Polri, sekaligus mendukung langkah Kapolri dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, supremasi hukum, dan keamanan nasional. (Zulmalik)
