Dia menjelaskan penyelenggaraan pembangunan MEF TNI dilaksanakan melalui empat strategi yang meliputi revitalisasi, rematerialisasi, relokasi, dan pengadaan.
Kebijakan pembangunan pertahanan negara menuju kekuatan pokok minimum ini, katanya, mengagendakan kebijakan pembangunan pertahanan negara yang mengarah pada modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista), peningkatan profesionalisme TNI, dan peningkatan kesejahteraan prajurit.
“Diperlukan upaya dan komitmen bersama antara Pemerintah, TNI, dan DPR dalam mencapai target MEF pada Renstra Tahap III yang akan berakhir pada tahun 2024,” jelas Puan.
Pemenuhan MEF, kata dia, dinilai sangat penting mengingat kondisi alutsista TNI saat ini memiliki rata-rata usia pakai 25-40 tahun. Puan mengatakan MEF berpengaruh signifikan terhadap gelar kekuatan TNI dalam menangkal berbagai ancaman hingga permasalahan perbatasan di pulau-pulau terluar, seperti di Natuna hingga ancaman pertahanan siber.
“DPR RI menyadari bahwa kebutuhan TNI tidak hanya alutsista yang sifat pemanfaatannya untuk keperluan militer secara fisik, namun membutuhkan kekuatan dalam menghadapi ancaman nonfisik, khususnya terkait serangan cyber,” jelasnya, dilansir dari antara.
Untuk itu, Puan berharap agar TNI ke depan dapat merespons dan mengantisipasi dinamika perkembangan geopoloitik serta medan perang baru yang dipengaruhi cyber dan teknologi karena serangan siber muncul sebagai ancaman baru terhadap pertahanan Indonesia dari aspek militer dan nonmiliter.
Ia mengatakan pemenuhan MEF sebagai inisiatif strategi pertahanan nasional harus semakin dimaksimalkan karena MEF meliputi peningkatan kemampuan militer secara luas yang tidak hanya berfokus pada pembangunan alutsista, tapi memperbaiki kualitas personel TNI.(qq)
