Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi Desak Perubahan APBD Penanggulangan Banjir
Kemudian DPRD sendiri akan mengundang BBWS terkait masalah Citarum. Menurut dia, bagaimana peran sertanya BBWS tidak hanya penyehatan kali tapi bagaimana solusi pembangunan dan normalisasi Citarum.
“Kami juga meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi dalam penyusunan KUA PPAS APBD Perubahan itu lebih memprioritaskan solusi – solusi terhadap banjir yang terjadi saat ini.
Mudah- mudahan kita memiliki hasil solusi banjir di Kabupaten Bekasi, sehingga di 2022 apabila mereka benar kerjanya sesuai yang kita harapkan, penanggulangan banjir di Kabupaten Bekasi bisa berkurang hingga 80 persen,” harapnnya.
“Komisi tiga juga menekankan penanggulangan banjir menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Bekasi di 178 titik banjir saat ini menjadi prioritas,” tandasnya.
Menanggapi amblasnya dua titik jalan di Desa Cicau Kecamatan Cikarang Pusat Helmi mengatakan bahwa semua, baik itu jalan amblas, normalisasi, pembuatan pintu air mau pembuatan tanggul akan dikordinasikan oleh tiga pihak Dinas terkait.
“Nanti juga kita akan rapat kembali dengan PJT dan BBWS mencari solusi terbaik buat masyarakat Kabupaten Bekasi bagaimana mengurangi banjir dari jumlah titik yang seratus persen menjadi dua puluh persen,” tandasnya.
Helmi menambahkan, Dinas LH juga meminta untuk revisi Perda Nomor 16 Tahun 2016 agar ada sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran sampah B3 maupun bukan B3.
“Kita komisi tiga akan inisiatif merubah Perda-perda itu sehingga ada sanksinya,” ungkapnya. (Sygy)
