Pendekatan damai dengan teroris OPM juga digagas pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2004-2014. Melalui staf khususnya, SBY menegaskan tak ada pendekatan lebih cocok di Papua selain pendekatan damai. Ketika beberapa anggota TNI tewas dalam baku tembak dengan kelompok bersenjata.
SBY tetap mengedepankan jalur diplomasi. Bahkan, pada 9 November 2011, SBY menunjuk Farid Husain sebagai juru runding pemerintah dengan tokoh-tokoh masyarakat Papua, termasuk dengan Tentara Pembebasan Nasional (TPN) Papua.
Di zaman Jokowi, kata Bamsoet, Jokowi banyak menahan diri menghadapi teroris OPM. Bamsoet mengklaim Jokowi melanjutkan pendekatan damai itu dengan upaya meningkatkan kesejahteraan warga Papua.
Bamsoet merinci, sejak menjabat Presiden, Jokowi setidaknya sudah sebelas kali mengunjungi Papua dan Papua Barat. Dia juga menyebut Jokowi memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) sebagai kerangka besar solusi konflik di Papua.
Jokowi menerapkan kebijakan BBM satu harga hingga membangun serat optik Palapa Ring. Namun, kata Bamsoet, negara tak boleh berdiam diri ketika pendekatan damai direspons dengan kekerasan.
Bamsoet menambahkan, penerapan sikap tegas negara terhadap teroris OPM di Papua mestinya dipahami sebagai inisiatif negara menghentikan pembunuhan dan teror berkelanjutan terhadap warga sipil setempat. Komentar dan ratapan para elite serta para pemerhati di Jakarta selama ini terbukti tidak bisa menghentikan konflik di Papua
