JAKARTA, Harnasnews – kasus operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wali Kota Bandung yang belum setahun menjabat, menambah panjang daftar kasus korupsi pejabat negara.
Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyatakan perilaku korup tersebut membuat kepercayaan rakyat menurun kepada pejabat publik.
“Selain itu, maraknya kasus korupsi juga menghambat investasi,” kata Anis dalam keterangan tertulisnya, Rabu (19/4/2023).
Politisi Fraksi PKS ini menyampaikan, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia saat ini tercatat sebagai yang terendah sejak era reformasi, yaitu sebesar 34 poin dari skala 0-100 pada 2022.
“IPK Indonesia pada 2022 menempati peringkat ke-110, padahal sebelumnya berada di peringkat ke-96 secara global, penurunan ini berarti ada masalah yang tidak dibenahi,” ujarnya.
Wakil Ketua BAKN DPR RI ini menambahkan, berdasarkan hasil survei yang dilakukan Bank Dunia, satu-satunya hambatan utama bagi investor untuk berinvestasi di Indonesia adalah korupsi.
“Padahal Indonesia memerlukan banyak investasi terutama direct investment agar terjadi akselerasi dalam perekonomian kita, terutama pasca pandemi, investasi di IKN juga kurang laku jika korupsi masih tinggi,” katanya.
Sisi lain, Wakil Ketua BAKN DPR RI ini menyebut membaiknya fiskal Indonesia beberapa tahun belakangan lebih didorong oleh kenaikan harga komoditas. Sehingga, menurutnya, pemerintah harus mendorong ekonomi ditumbuhkan melalui investasi.
“Tentunya Investasi yang dapat memberikan nilai tambah produk, dan menyerap tenaga kerja, sehingga menurunkan angka kemiskinan,” tandasnya. (Pri/Syaugi)
