Menurutnya, budaya pemerintahan daerah yang ingin menghilangkan korupsi. Tapi menggantikan dengan agenda jalan-jalan harus dievaluasi pada APBD DKI 2020.
Apalagi semangat presiden, Jokowi yang mengedepankan kesederhanaan dalam memimpin bangsa ini. Dengan maraknya agenda plesir dewan, jelas akan merusak semangat Jokowi dalam memberantas kebocoran anggaran di Jakarta.
“Sudahlah jalan-jalan itu stop. Jangan prsidennya menghemat, di Jakarta legailatif dan eksekutifnya hamburkan uang. Ini sangat memalukan,” katanya.
Sementara itu Direktur Eksekutif BMW (Budgeting Metropolitan Watch), Amir Hamzah menuturkan Bimtek diakhir masa jabatan dianggap perlu. Agar anggota dewan yang tidak terpilih lagi terhindar dari berbagai macam penyakit, seperti, kram otak, stress dan stroke.
Menurut Amir, agar kondisi seperti ini tidak terus berulang dan menimbulkan tanda tanya dan kecurigaan, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) harus turun tangan.” Kalau dihitung jumlahnya uang yang digunakan besar. KPK harus turun tangan, jangan diam saja,” tegasnya.
Sekertaris DPRD (Sekwan), Yuliadi justru membela habis-habisa keberangkan dewan ke bali.
“Bimtek kan sudah diatur dalam Permendagri 133 tahun 2017 jo 14 tahun 2018 orientasi dan pendalaman tugas setahun ditetapkan enam kali ( 3 didalam kota, 3 diluar kota). Apalagi memang sesuai RKT dewan telah diperkuat dalam Bamus untuk Bimtek luar kota pada bulan Agustus,jadi sangat wajar,” beber Yuliadi.(Sof)
