iklan

KPK Didesak Selidiki Anggaran Kunker DPRD DKI

Anggaran Plesir Dewan Harus Dihapus di APBD 2020

 

JAKARTA, Harnasnews.com – 5-7 Agustus mendatang 106 anggota dewan lagi-lagi melaksanakan plesir ke pulau Dewata Bali, yang kerap menjadi impian umat manusia ditanah air untuk berlibur menikmati pantainya.

Seolah tidak puas dengan upaya menghabiskan uang rakyat lewat kunker tiap Rabu-Sabtu ditiap pekannya. Plesir kali ini dilakukan dibalut dengan agenda bimtek.

Uniknya, tanpa rasa malu dan canggung, dewan kerap bepergian dengan pasilitas dan anggaran yang dibayarkan dari keringat rakyat yang menjadi buruh kepada pemda lewat pajak.

Hal itu diperparah, tidak hanya dalam negeri, bahkan ke luar negeri, seperti London, Belanda, Amerika Serikat pun dikunjungi para wakil rakyat bersama sejumlah wartawan internal DPRD dan pemda. Meski tanpa pengaruh bagi pembangunan di Jakarta.

Pengamat Politik, Uchok Sky Khadafi menilai acara Bimtek anggota DPRD di akhir masa jabatannya sangatlah tidak penting, menggingat acara tersebut hanya membuang anggaran.

“Oh, tentu sangatlah tidak penting di akhir jabatan melakukan acara Bimtek. Seharusnya anggota Dewan harus introspeksi diri lagi, masih banyak asprirasi warga Jakarta yang belum terpenuhi. Bukannya malah mikirin jalan-jalan saja,”ujar Uchok.

Menurutnya, budaya pemerintahan daerah yang ingin menghilangkan korupsi. Tapi menggantikan dengan agenda jalan-jalan harus dievaluasi pada APBD DKI 2020.

Apalagi semangat presiden, Jokowi yang mengedepankan kesederhanaan dalam memimpin bangsa ini. Dengan maraknya agenda plesir dewan, jelas akan merusak semangat Jokowi dalam memberantas kebocoran anggaran di Jakarta.

“Sudahlah jalan-jalan itu stop. Jangan prsidennya menghemat, di Jakarta legailatif dan eksekutifnya hamburkan uang. Ini sangat memalukan,” katanya.

Sementara itu Direktur Eksekutif BMW (Budgeting Metropolitan Watch), Amir Hamzah menuturkan Bimtek diakhir masa jabatan dianggap perlu. Agar anggota dewan yang tidak terpilih lagi terhindar dari berbagai macam penyakit, seperti, kram otak, stress dan stroke.

Menurut Amir, agar kondisi seperti ini tidak terus berulang dan menimbulkan tanda tanya dan kecurigaan, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) harus turun tangan.” Kalau dihitung jumlahnya uang yang digunakan besar. KPK harus turun tangan, jangan diam saja,” tegasnya.

Sekertaris DPRD (Sekwan), Yuliadi justru membela habis-habisa keberangkan dewan ke bali.

“Bimtek kan sudah diatur dalam Permendagri 133 tahun 2017 jo 14 tahun 2018 orientasi dan pendalaman tugas setahun ditetapkan enam kali ( 3 didalam kota, 3 diluar kota). Apalagi memang sesuai RKT dewan telah diperkuat dalam Bamus untuk Bimtek luar kota pada bulan Agustus,jadi sangat wajar,” beber Yuliadi.(Sof)

Leave A Reply

Your email address will not be published.