KPK: Vaksin Antikorupsi Bernama Integritas
“Itu dilarang. Silakan ditolak dan dilaporkan penolakannya. Jika terpaksa diterima juga silakan dilaporkan. Kenapa? Karena gratifikasi beda tipis dengan suap,” katanya.
Sementara itu, Direktur Utama BPDPKS Eddy Abdurrachman dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang hadir untuk menyaksikan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Badan Layanan Umum (BLU) BPDPKS.
“Kehadiran bapak/ibu sekalian, Insyaallah semakin menguatkan semangat kami dalam membangun dan mewujudkan zona integritas menuju WBK/WBBM pada BLU BPDPKS,” ujar Eddy.
Eddy mengatakan kegiatan ini dalam rangka menindaklanjuti arahan Menteri Keuangan bahwa seluruh kantor di Kemenkeu harus berpredikat WBK/WBBM.
Oleh karena itu, kata dia, sebagai satuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan pada tahun 2021 BPDPKS diikutsertakan dalam program akselerasi pembangunan zona integritas di lingkungan Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu.
Pada 2022, BPDPKS diharapkan dapat mengikuti penilaian wilayah zona integritas.
Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan (PPK) Badan Layanan Umum (BLU) Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu Ari Wahyuni menyampaikan tujuan utama Pembangunan Wilayah Zona Integritas Menuju WBK/WBBM adalah untuk percepatan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Untuk mewujudkan itu semua, komitmen dari pimpinan dan jajaran BPDPKS penting sekali karena melibatkan banyak “stakeholder” mulai dari pelaku usaha sampai dengan petani sawit. Selain itu, fasilitas, kemudahan dan kecepatan dalam pelayanan menjadi suatu keharusan,” kata Wahyuni. (qq)
