Lulung: Jangan Rampas Hak Demokrasi Rakyat, Pilkada DKI Sebaiknya Digelar 2022

JAKARTA, Harnasnews.com – Pilkada DKI Jakarta yang diatur dalam UU tahun 2016 akan ditunda pelaksanaannya pada 2024 mendapatkan penolakan dari sejumlah kalangan.

Penundaan itu dinilai akan berdampak buruk terhadap proses demokrasi di tanah air yang sudah berjalan baik selama hampir 20 tahun terakhir.

“Itu sama halnya pelanggaran konsitusi. Karena hak demokrasi rakyat dirampas dengan adanya UU tersebut,” ujar anggota DPR RI dari Fraksi PAN, Lulung Lunggana kepada Harnasnews.com, Minggu (24/1).

Menurutnya, UU seharusnya pro pada rakyat. Khususnya, sambung HLL biasa Haji Lulung disapa dalam melindungi hak-hak rakyat secara luas.

Sebab, dengan penundaan pilkada, hak rakyat yang harusnya bisa menentukan pemimpin pasca 5 tahun berjalan. Harus tertunda selama dua tahun 2022 hingga 2024.

“Bayangkan jika semua kebijakan yang dihasilkan untuk jutaan orang di ibukota, menyangkut kesejahteraan, kesehatan dan pendidikan. Harus ditentukan oleh Plt gubernur. Dan itu harus dilewati dalam waktu yang relatif lama, dua tahun. Apakah itu wajar,” katanya setengah bertanya.

Untuk itu, kata Ketum Bamus Betawi ini memastikan Fraksi PAN akan berjuang dalam memperjuangkan perubahan UU pilkada menjadi 2022.
Agar, sambung tokoh masyarakat Tanah Abang itu rakyat bisa menghargai kerja keras dan prestasi pemimpin.

“Anies sudah banyak berbuat untulk rakyat Jakarta. Jangan dilupakan dengan cara-cara yang cenderung inkonsitusi,” imbuhnya.

Disamping itu, anggota Komisi III DPR RI itu pun mengkhawatirkan dampak negatif yang akan ditimbulkan jika pelaksaan pilkada dilakukan bersamaan dengan pilpres dan pileg 2024.

“Masyarakat akan mengalami kebingungan luar biasa karena harus memilih DPR RI, DPRD, Pilpres dan Pilkada. Tentunya hasil pesta demokrasi pun tidak akan maksimal. Belum lagi, akan ada kerawanan kecurangan-kecurangan pemilu,” tutupnya. (SOF)

Leave A Reply

Your email address will not be published.