“Kami paham sekali Indonesia kan etnisnya juga banyak, jadi kami paham akan complexity. Tetapi, at the same time kita ingin ASEAN bersama-sama dan tentunya dengan kerja sama semua stakeholder yang ada di Myanmar, terutama junta militer, agar implementasi Five-Point of Consensus itu dapat maju satu langkah,” katanya.
Retno menyebut dalam menjalankan peran keketuaan ASEAN 2023, Indonesia akan berupaya pula menjalin perjanjian dengan berbagai stakeholders dalam menyelesaikan krisis politik di Myanmar, termasuk memfasilitasi dialog nasional yang inklusif.
“Kantor utsus (utusan khusus) juga mulai melakukan komunikasi dengan utsus-utsus urusan Myanmar dari negara lain dan juga dengan utsus Sekjen PBB sehingga terjadi sebuah sinergi,” imbuhnya, dilansir dari antara.
Menlu Retno juga menegaskan dalam menjalankan peran keketuaan ASEAN 2023, Indonesia tidak akan melakukan megaphone diplomacy (diplomasi pengeras suara).
“Kembali ke engagement dengan semua stakeholder, Indonesia paham betul sensitivitasnya masing-masing pihak memerlukan ruang untuk bergerak, space untuk bergerak, untuk berpikir, dan untuk itulah Indonesia tidak akan menggunakan megaphone diplomacy dalam melakukan engagement, terutama di awal-awal keketuaan,” jelasnya.
Ia pun menegaskan bahwa upaya membantu Myanmar keluar dari krisis politik tidak akan mengurangi perhatian Indonesia untuk mendorong percepatan pembangunan komunitas ASEAN dalam menjalankan peran keketuaannya.
“Indonesia tidak akan membiarkan isu Myanmar menyandera pembangunan komunitas ASEAN,” kata Retno.(qq)
