Mensos Ajak Pengusaha Muslimah Tingkatkan Kesejahteraan Umat
Ke depan, Mensos berharap, IPEMI bisa konsisten terus menjadi bagian dari kekuatan pendorong perbaikan ekonomi umat Islam, yang pada gilirannya juga meningkatkan kesejahteraan bangsa.
Hadir dalam acara ini, ratusan para pengusaha muslimah anggota IPEMI dari seluruh Indonesia. Tampak hadir pula di antara undangan, Ketua MPR Zulkilfi Hasan.
*Pemda Harus Rajin Perbarui Data*
Di bagian lain, Mensos meminta semua pemerintah daerah (pemda), aktif dan disiplin memutahirkan data. Peran serta pemda sangat penting untuk memastikan bantuan sosial jatuh pada tangan yang berhak.
“Saya sudah meminta kepada pemda agar melakukan pemutahiran data sekali dalam enam bulan. Karena sifat data kemiskinan ini kan dinamis. Ada yang meninggal, pindah domisili, atau berubah dari mampu menjadi tidak mampu dan sebaliknya,” kata Mensos.
Pernyataan Mensos merespon demo oleh sejumlah warga miskin di Kabupaten Cianjur, beberapa waktu lalu, yang merasa bantuan sosial jatuh ke tangan yang tidak tepat. Dalam konteks pemutakhiran data, pemda berperan menjadi ujung tombak.
Merujuk pada UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, proses verifikasi dan validasi data dilakukan oleh pemerintah daerah, yakni dari desa secara bertingkat ke atas. Data yang diinput dari daerah akan masuk dalam Basis Data Terpadu.
Nantinya, pemerintah akan memberikan bantuan kepada mereka yang berada di garis termiskin. “Yakni 10 juta paling bawah akan masuk dalam Program Keluarga Harapan (PKH) dan 15,5 juta paling bawah akan menerima beras sejahtera (rastra). Pemutakhiran data menjadi tanggung jawab pemda, dalam hal ini dinas sosial,” kata Mensos.
Terkait kasus di Cianjur, Mensos mengaku sudah memberi saran langsung agar pemerintah setempat melakukan pemutakhiran setidaknya sekali dalam enam bulan. “Kalau hal ini dilakukan, saya yakin data akan sesuai dengan kenyataan,” kata Mensos.(Red/Dar)
