“Dengan demikian upaya pemerintah dalam penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan telah tercapai,” lanjutnya.
Untuk diketahui jumlah bansos PKH di Kabupaten Bandung pada Tahun 2018 adalah Rp173.817.400.000 untuk 91.917 penerima yang terdiri dari PKH Reguler, PKH Disabilitas, dan PKH Lanjut Usia.
Selain itu, Kabupaten Bandung juga menerima bantuan Beras Sejahtera untuk 168.246 keluarga dengan nilai total bantuan sebesar Rp222.084.720.000.
“Sehingga total bantuan sosial untuk Kabupaten Bandung pada tahun 2018 adalah Rp395.902.120.000,” kata Mensos.
Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018, PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluaga dan atau seseorang yang miskin dan rentan miskin, yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin. Datanya diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai KPM PKH.
Adapun tujuan PKH di antaranya meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan social, mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin, menciptakan kemandirian bagi keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, serta mengenalkan produk dan jasa keuangan formal kepada KPM.
Sementara Desa Sejahtera Mandiri adalah desa yang masyarakatnya memiliki keswadayaan, partisipasi dan kesetiakawanan sosial yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mengembangkan penghidupan berkelanjutan serta menciptakan nilai tambah bagi produktivitas desa.
DSM merupakan upaya pemerintah untuk membangun Indonesia dari pinggiran dan membangun Indonesia dari desa dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial, serta meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.(Red/Ed)
