Dia berharap Surat Edaran tersebut dapat memperkuat komitmen kepala daerah terhadap perlindungan anak.
“Diharapkan komitmen kepala daerah dapat dituangkan dalam berbagai kebijakan perlindungan anak serta berbanding lurus dengan kebijakan anggaran dan peningkatan kapasitas SDM aparatur negara yang berperspektif gender di segala lini, sehingga tercipta lingkungan yang ramah anak, baik di rumah, di sekolah maupun dalam masyarakat,” kata Bintang.
Menteri PPPA juga menegaskan keberhasilan implementasi SE tersebut hanya dapat tercapai dengan adanya dukungan dari semua pihak, termasuk perangkat daerah di lini terbawah dan organisasi masyarakat.
“Kebersamaan dan kerja sama semua pihak adalah kunci utama untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Jika anak mendapatkan hak dan lingkungan terbaiknya untuk bertumbuh dan berkembang secara maksimal, kita optimistis dapat mewujudkan Indonesia Layak Anak dan Generasi Emas 2045 sebagai kado ulang tahun Kemerdekaan RI yang ke-100 tahun,” kata Menteri.(qq)
