“Semua dari Kepolisian, Koramil, Dinas Gulkarmat, BPBD, sampai tingkat kecamatan dan kelurahan terus bersinergi melakukan evakuasi bagi warga terdampak,” sebut Prasetyo.
Sementara Fraksi PDI-P DPRD DKI mengangap Gubernur Anies lalai dalam mengatasi persoalan banjir selama menjabat dua tahun terakhir.
Hal itu terungkap melalui pernyataan sikap Fraksi PDIP terkait banjir Jakarta oleh Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono yang dikirim kepada awak media yang melakukan peliputan di Balaikota.
“Selama dua tahun ini, praktis tidak ada eksekusi program penanggulangan banjir yang kongkrit dari Gubernur Anies, program normalisasi seakan hanya menjadi narasi fiksi tanpa ada eksekusi yang nyata hingga saat ini,” tulis Gembong.
Gembong juga menilai program penanganan banjir oleh Anies melalui program Vertical Drainage bukan merupakan solusi pencegahan banjir.
“Fraksi PDI Perjuangan juga menegaskan bahwa perlu adanya pemetaan masalah dan solusi yang lebih baik lagi terkait banjir di Jakarta, fraksi menilai program Vertical Drainage yang sangat dibanggakan oleh pak Gubernur ternyata tidak menjadi solusi,” lanjut tulis Gembong.
“Fraksi PDI Perjuangan juga menyatakan bahwa perlunya adaptasi penerapan sistem penanganan banjir seperti masa Pemprov DKI Jakarta tahun 2016 silam yang dinilai efektif, dimana jumlah titik rawan banjir turun dari 480 titik menjadi 80 titik, hanya dalam waktu penanganan selama satu tahun,” pungkasnya.(sof)
