“Harusnya sudahi wacana politik dinasti itu. Berpolitik lah secara, fair, sehat dan demokratis. Artinya biarkan saja mau anak presiden, gubernur, wali kota, nyalon dalam pilkada bahkan pilpres sekalipun. Bersaing saja secara sehat. Yang ga boleh itu money politic, penyalahgunaan kekuasaan, dan kampanye hitam,” ucap Sekjen Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara (AsiAN).
Prof. Cewan, menegaskan kalau anak pejabat dilarang mencalonkan diri dalam konstelasi politik, berarti menabrak hak konstitusi seseorang. Hal ini merupakan perbuatan yang tidak adil dan melanggar konstitusi. “Berarti para elite belum siap berdemokrasi yang konstitusional,” ungkanya.
Seperti diketahui, dalam kontestasi pemilihan ketua DPD Partai Golkar Kota Bekasi, nama Ade Puspita Sari kian santer dan digadang-gadang bakal maju untuk memperebutkan posisi orang nomor satu di Golkar Kota Bekasi dengan berbekal prestasi yang berhasil ditorehkannya sebagai kader Partai Golkar di Kota Bekasi.
Dalam pandangan publik Ade akhir-akhir ini cukup menanjak populeritasnya jika dibandingkan dengan dua kandidat lain yakni Nofel Saleh Hilabi dan TB Hendra. Dia dinilai memiliki kemampuan manajerial dalam memimpin partai dan terpilih dalam pemilu legislatif 2019 lalu dengan meraih suara yang cukup signifikan sehingga lolos menjadi wakil rakyat di DPRD Provinsi Jawa Barat, dibanding dua kompetitornya.
Ade yang dipercaya menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua DPD Golkar Kota Bekasi tidak lepas dari keberhasilan yang diraihnya. Berdasarkan hal itu, kata Prof. Cewan siapapun yang memenuhi kriteria dan mekanisme pemilihan ketua partai atau pilkada tidak bisa dikatakan dirinya masuk dalam kategori politik dinasti. (Syg)
