Dalam konteks ini, katanya, kehadiran kepemimpinan perempuan bukan sekadar gerakan emansipasi, kepentingan perjuangan gender ataupun kepentingan personal dan kelompok, melainkan untuk kepentingan kehidupan berbangsa dan bernegara ke depan dalam menghadapi tantangan global.
“Kepentingan yang dimaksud, yakni dalam peran kepemimpinan perempuan yang visioner dan memiliki perspektif gender, termasuk pada panggung internasional yang kental dengan berbagai kebijakan maskulin,” tambahnya, dilansir dari antara.
Oleh karena itu, dirinya menilai penguatan dan peneguhan afirmatif atas kepemimpinan perempuan di level nasional dan internasional harus menjadi agenda bersama.
Dengan begitu, papar dia, memperjuangkan kesadaran baru secara masif untuk meminimalisasi aspek hambatan akseptabilitas dan penerimaan publik terhadap kepemimpinan perempuan adalah kewajiban bersama.(qq)
