Agus menilai, komunikasi pemerintahan yang dilakukan dengan baik, akan lebih konstruktif ketimbang dengan tindakan sepihak.
“Pada gilirannya masyarakat juga akan memaklumi dan memahami situasi dan kondisi global dampak Covid-19 jika pelaksanaan haji tahun 2020 batal dilaksanakan. Dengan tindakan pemerintah yang seakan tertutup akhirnya menimbulkan beragam persepsi publik, khususnya bagi umat islam. Tentu umat mananyakan ada apa di balik pembatalan haji,” beber Agus.
Agus menambahkan, jika persoalan tersebut dibahas bersama tentunya ada solusi yang lebih produktif. Misalnya membahas agenda lain yang lebih penting seperti prospek penggunaan dana haji yang lebih efektif dan efisien, agar pelayanan haji lebih memuaskan umat islam.
“Di lain pihak soal informasi simpang siur penggunaan dana haji, misalnya dialokasikan untuk kepentingan infrastruktur, menimbulkan polemik yang belum selesai. Bahkan, sempat mencuat terkait keuangan haji untuk memperkuat rupiah, meski persoalan itu dibantah oleh ketua BPKH, Anggito Abimanyu, akan tetapi penjelasan itu belum memuaskan publik,” imbuh Agus.
Oleh karenanya, dia perpendapat bahwa diperlukan rekonsiliasi antara pemerintah yang bertanggung jawab pelaksanaan haji dengan para steak holder disamping membahas batalnya pelaksanaan haji tahun 2020, juga membahas ke depan tata kelola keuangan haji menghadapi new normal. (Red)
