Pemerintah Sepakat Lanjutkan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana

Dia pun mengatakan dengan adanya UU tersebut para pejabat tidak lagi menyalahgunakan uang belanja dari pusat untuk daerah. Mahfud mencontohkan seperti kasus di Papua, terdapat pejabat yang mencairkan anggaran dari pemerintah pusat tetapi diduga menyelewengkan anggaran untuk berjudi.

“Karena di Papua ada dana dari pusat itu dicairkan puluhan milyar dari bank kemudian tidak jelas dibelanjakan untuk apa karena tidak dibelanjakan dengan bank pembelanjaannya, ada dugaan lagi pejabat-pejabat berjudi,” katanya, dikutip dari merdeka.

“Pejabat-pejabat berjudi ke Malaysia dan Singapura. Berjudi padahal dia di sana tidak berjudi, uang ke rupiah di tukar dolar Singapur ngakunya menang judi, dia memang ada di tempat judi itu padahal itu uang negara,” tambahnya.

Sebab itu, dia menilai aturan tersebut harus segera direalisasikan. Sebab hal cepat atau lambat penyalah gunaan tersebut dapat merugikan negara.

“Nah itu yang itu tuh harus ada, banyak modusnya, ya itu hanya satu contoh saja, pembahasan uang kartal dan aset itu bisa disetujui oleh DPR,” bebernya.(qq)