“Kami sedang mencarikan solusi untuk penanggulangan banjir di Bekasi, dan perlu rapat dengan semua pihak, terasuk Dinas Bina Marga dengan Perkim terkait data dari BPBD di 178 titik banjir di Kabupaten Bekasi,” terangnya.
Tambah Helmi, hingga kini telah melakukan rapat sebanyak tiga kali dengan sejumlah pihak yang berkaitan dengan penanganan banjir. Selanjutnya, diharapkan dari pemaparan yang didapat, menghasilkan solusi yang komprehensif kaitan masalah banjir yang selalu berulang dari tahun ke tahun.
“Kami akan kembali melakukan rapat lanjutan, dengan mengundang pengelola kawasan industri yang ada di Bekasi, tentang penanggulangan bencana banjir, mana yang bisa dilakukan oleh kawasan industri dalam hal menanggulangi banjir,” tuturnya.
Lanjur Helmi. Selain itu, pihaknya telah meminta BBWS agar menyediakan anggaran untuk melakukan perbaikan yang berkaitan dengan penyebab banjir di Bekasi.
Kemudian, ia juga telah meminta PJT agar lebih kooperatif dalam menyelesaikan persoalan bangunan liar (bangli) yang mengganggu perbaikan normalisasi sungai di wilayah Bekasi.
“Semua pihak telah kami panggil, termasuk juga meminta pihak perumahan di Bekasi, untuk mematuhi standar Peil Banjir yang telah dikeluarkan bidang PSDA. Di ujungnya nanti, kami meminta, baik itu dari pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten Bekasi untuk menyediakan anggaran perbaikan dan pembenahan, agar persoalan banjir dapat segera teratasi,” tandasnya.
Sedangkan Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Dinas Binamarga dan PSDA Kabupaten Bekasi, Sukmawati menyampaikan, pihaknya tidak ada klasifikasi atau secara khusus untuk memperhatikan sekolah terdampak banjir.
“Kalau untuk sekolah tidak ada, paling fokusnya adalah bagaimana perbaikan saluran air untuk menangani masalah banjir secara keseluruhan,” tegasnya. (Sygy)
