Sehingga, perlu perbaikan tata kelola untuk memaksimalkan peran BUMD dan mencegah terjadinya penyalahgunaan fungsi di daerah tertentu.
“Salah satu aksi pencegahan korupsi yang didorong oleh Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) adalah penguatan Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), termasuk mendorong penguatan Satuan Pengawas Internal (SPI) di BUMD,” katanya, dilansir dari antara.
Pihak KPK berharap dengan penguatan fungsi dan pengawasan di setiap OPD termasuk BUMD, pencegahan korupsi dan sejenisnya di daerah dapat optimal.
Dalam rakornas tersebut Wali Kota Maidi didampingi jajarannya di antaranya, Sekda Kota Madiun Soeko Dwi Handiarto, Asisten 1 Pemkot Madiun dr. Agung Sulistya Wardani, Kepala Bappelitbangda Kota Madiun Agus Tri Tjahjanto, serta pimpinan BUMD di Kota Madiun.
Selain Wali Kota Madiun Maidi, Wali Kota Pekalongan Achmad Afzan Arslan Djunaid juga turut mengikuti rakornas melalui Balai Kota Madiun. Hal itu bertepatan dengan agenda kepala daerah tersebut melakukan kunjungan kerja ke Kota Madiun untuk studi tiru penerapan tata kelola kota, utamanya dalam hal penanganan banjir dan pengolahan sampah.(qq)
