SUMBAWA,Harnasnews – Pelaksanaan lelang tender pertama pengadaan bibit sapi dengan nilai anggaran mencapai sekitar Rp 6,4 Miliar yang merupakan alokasi anggaran Pokok Pikiran (Pokir) aspirasi sejumlah anggota DPRD Sumbawa tahun 2022 yang dikucurkan melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Sumbawa telah mengalami gagal tender akhir Mei lalu, karena tidak ada rekanan kontraktor penyedia jasa yang memenuhi syarat kualifikasi, sehingga pihak Unit Layanan Pengadaan (ULP) Setda Sumbawa sekarang ini kembali melakukan proses tender ulang untuk kedua kali, dengan masa deadline kontrak harus sudah bisa dilakukan paling lambat 20 Juli mendatang,” ungkap Kepala DPKH Kabupaten Sumbawa H Junaidi.
Menurutnya,karena tender pertama dinyatakan gagal terang Haji Junaidi akrab pejabat low profil ini disapa, maka untuk proyek program pengadaan bibit sapi Pokir Dewan tahun 2022 senilai Rp 6,4 Miliar itu, dengan jumlah volume sebanyak 933 ekor yang diusulkan oleh 27 anggota DPRD Sumbawa, rencananya akan diberikan kepada 95 kelompok tani ternak penerima manfaat yang tersebar didaerah ini, dengan terpaksa harus dilakukan tender ulang karena, sejumlah perusahaan yang mengajukan penawaran dinilai tidak memenuhi syarat yang ditentukan, dan saat ini akan dilakukan tender kedua. pihak ULP saat ini tengah melakukan verifikasi atas sejumlah penawaran yang diajukan oleh rekanan penyedia jasa, dan kami berharap pada tender kedua ini tidak mengalami kegagalan.
“Dengan pasca gagalnya tender pertama tersebut, maka kami dari DPKH Sumbawa sangat berhatap untuk lelang tender kedua ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, mengingat SPBJ nya itu sendiri ada deadline waktu pada tanggal 20 Juli 2022 itu harus sudah terkontrak dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan selama 140 hari, sehingga diharapkan action lapangan bagi pengadaannya akan dapat dituntaskan paling lambat akhir Nopember atau awal Desember 2022 mendatang,” tukasnya.
Tambahnya, sedangkan terkait dengan kegiatan pengadaan dan action fisik proyek lainnya seperti pengadaan bibit ternak kambing dan pembangunan fisik lainnya sudah berjalan kegiatan action dilapangan yakni untuk bantuan DAK dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pertanian (Kementan) Republik Indonesia mencapai sekitar Rp 10,650 Miliar dihajatkan untuk menunjang program pembangunan dan pembenahan fisik dan non fisik bidang peternakan didaerah ini, dimana sesuai dengan usulan dan program perencanaan anggaran DAK tersebut diperuntukkan bagi program pembenahan (rehabilitasi) 10 Unit bangunan gedung Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) dan Rumah Pemotongaan Hewan (RPH) Bangkong Karang Dima Kecamatan Labuan Badas, termasuk pembenahan pagar maupun pengadaan bagi 10 unit kendaraan roda dua (sepeda motor) untuk menunjang kegiatan operasional pada 10 Puskeswan yang berada di Kecamatan Alas Barat, Buer, Utan, Labuan Badas, Lape, Moyo Hulu, Lunyuk, Plampang, Labangka dan Empang, bahkan ada pula program non fisik yang diperuntukkan bagi pengadaan obat-obatan, vaksin ternak SE/Ant dan jasa medik veterener, paparnya.(HR)
