Sebab, kata dia, persoalan hukum memerlukan proses yang panjang dan adigium praduga tidak bersalah umumnya menjadi self defensif bagi pelakunya.
Namun secara politik simpati dan empati publik sudah menggerus kepercayaan terhadap Partai Golkar sebagai partai besar yang cukup mengakar di masyarakat luas.
Oleh karena itu bagai berpacu dalam melodi jika keliru dalam ambil momentum maka Golkar akan merugi. Tindakan yang paling tepat dalam meredam kemarahan publik, Ketum Golkar Airlangga Hartarto mengambil tindakan tegas dan segera mengevaluasi keberadaan Azis Syamsuddin sebagai wakil ketua DPR.
“Selain itu, mendorong KPK agar memeriksa yang bersangkutan. Sehingga tidak menjadi beban partai. Sebab tindakan Azis sudah diluar kewajaran sebagai wakil ketua DPR. Terlebih pertemuan permufakatan jahat itu dilakukan di rumah dinas yang dibiayai oleh uang rakyat,” tandas Bambang.
