Goris berpandangan dengan pembiaran yang diduga sengaja dipelihara untuk kepentingan elite yang bersifat pragmatis, DPP Partai Golkar dinilai tidak mampu menyelesaikan konflik antar kader di daerah. “Kalau hal itu terus berlanjut dan dibiarkan, bakal menjadi preseden buruk bagi partai itu sendiri,” tandas Goris.
Padahal, lajut Goris, dalam beberapa tahun kedepan, Golkar harus mempersiapkan hajat politik besar. Di antaranya, pemilihan Wali Kota, pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Kalau DPP Partai Golkar ikut bermain dalam dinamika politik pada tingkat lokal, terlebih ikut memperkeruh suasana, kata Goris, bukan tidak mungkin partai berlambang pohon beringin itu, pada Pileg 2024 mendatang mengalami penurunan suara.
“Sebab, konflik di internal Partai Golkar itu bukan hanya di Kota Bekasi, beberapa pengurus DPD I maupun DPD II di sejumlah daerah pun mengajukan gugatan kepada DPP terkait beberapa persoalan di internal. Kalau Partai Golkar hanya berkutat pada persoalan konflik dan tidak segera mengambil sebuah kebijakan yang konkrit untuk kepentingan partai secara general, bukan tidak mungkin Golkar di tahun-tahun mendatang akan ditinggalkan oleh pemilihnya,” tegas Goris,
Oleh karenanya, kata Goris , beberapa kalangan pemerhati dan praktisi politik sebenarnya menyayangkan kebijakan penundaan yang akhirnya menjadi berlarut larut yang menimbilkan ketidak pastian. “Padahal perlu diingat bahwa politik adalah momentum untuk kepentingan masa depan,” pungkasnya. (Dhr)
