Sementara itu, Wakil Satgasus Pencegahan Korupsi Bareskrim Polri Novel Baswedan menyampaikan, ada tiga hal penting yang menjadi tema dari diskusi yang dilakukan pihaknya bersama para pemangku cukai di Indonesia, yakni kepentingan untuk kesehatan masyarakat, terkait penerimaan negara dan kepentingan dunia usaha.
“Ketiga kepentingan ini dilakukan secara berimbang. Kami ingin mendapatkan informasi, ingin menangkap permasalahan-permasalahan, tentunya permasalahan ini dibicarakan dengan pihak terkait dalam rangka mencari solusinya,” ujarnya.
Mantan penyidik senior KPK itu berharap lewat FGD tersebut permasalahan-permasalahan cukai di Indonesia bisa diserap dan Satgasus Polri bisa berkontribusi mencarikan solusi.
“Dan tentunya segala potensi-potensi (korupsi) yang ada bisa diantisipasi dan diberhentikan atau ditutup,” ujarnya, dilansir dari antara.
Yudi Purnomo Harahap Anggota Satgassus Pencegahan Korupsi Mabes Polri menambahkan bahwa pencegahan korupsi merupakan perintah langsung Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo yang menginginkan Polri terlibat dalam upaya mendukung program-program pemerintah yang sedang memperkuat pertumbuhan perekonomian dalam hal ini sektor cukai.
Mantan ketua Wadah Pegawai KPK itu menyebut, bahwa dengan adanya perbaikan tata kelola cukai tentu akan membuat terjadinya efisiensi dan efektivitas dalam penerimaan keuangan negara dari cukai sekaligus menghindari adanya penyimpangan dan penyelewengan.
“FGD ini penting supaya kami bisa memahami dan memetakan permasalahan terkait cukai yang ada di Indonesia,” kata Yudi. (qq)
