Potensi Jebakan Batman pada program KEK Santong di Era Pemerintah Terpilih

Penulis
Iwan Haryanto, S.H., M.H
Dosen Fakultas Hukum, UNSA

NTB,Harnasnews.com – Kawasan ekonomi khusus atau di sering disebut dengan kek. Kawasan ekonomi ini rencana akan dibangun di wilayah Tanjung Santong, tempat nya di desa teluk Santong kecamatan Plampang kabupaten Sumbawa.

Hadirnya kek di wilayah ini tentu membawa angin segar bagi masyarakat setempat. Karena akan membuka lapangan kerja serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitar melalui investasi baik sekala nasional maupun sekala internasional.

Hadirnya kawasan ekonomi khusus tentu akan membuat geliat perekonomian yang terbangun. Pasalnya wilayah tersebut dapat menjadi katalis aglomerasi ekonomi, mulai dari sentral perekonomian, pertukaran uang, pertumbuhan ekonomi, akivitas produksi berbagai perusahaan, hingga Efisiensi produksi seperti hadirnya pekerja professional, pertukaran pengetahuan yang lebih cepat, serta keberadaan industri penyokong atau input lainnya.

Untuk mendukung kegiatan ini pemerintah daerah harus mampu membangun kerjasama dengan pemerintah provinsi guna mendorong terbangunnya kek. Di dalam PP  nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan KEK, pasal 16 yang menyatakan bahwa pembentukan KEK, pemerintah kabupaten mengusul kepada Pemda provinsi dengan melengkapi dokumen berupa peta lokasi pengembangan dan luas area, rencana tata ruang KEK, rencana dan sumber pembiayaan, Izin Lingkungan, hasil studi kelayakan ekonomi dan finansial; serta jangka waktu suatu KEK dan rencana strategis. Selain kelengkapan dokumen tersebut, juga memperoleh dukungan pemerintah kabupaten serta penguasaan atas sebagian atau seluruh lahan usulan KEK

Ini artinya semua berkas dan syarat administrasi di usulkan oleh pemerintah kabupaten melalui pemerintah provinsi agar wilayah tersebut dijadikan kawasan ekonomi khusus.

Berkas dan syarat administrasi pengusulan kek. Tentu di buat dan disusun oleh dinas terkait sebagai kaki tangan pemerintah daerah. Dalam merumuskan berkas dan syarat administrasi tersebut, maka dinas terkait akan bekerja secara profesional dalam menyusun dan merumuskan syaratnya dan berkas yang dibutuhkan dalam mengusul kawasan ekonomi khusus, mulai dari peta lokasi pengembangan dan luas area, rencana tata ruang KEK, rencana dan sumber pembiayaan, Izin Lingkungan, hasil studi kelayakan ekonomi dan finansial, jangka waktu suatu KEK dan rencana strategis, serta penguasaan atas sebagian atau seluruh lahan.

Dalam konteks penyusunan syarat tersebut tentu dinasti terkait akan melakukan koordinasi dengan bupati terkait dengan perkembangan, hambatan hingga kesulitan yang dialami dalam rangka menyusun kelengkapan berkas dan syarat pengusulan kek.

Namun dalam perumusan dan penyusunan berkas serta syarat administrasi pengusulan kek, perlu kehati-hatian karena memungkinkan akan bermain oknum tertentu menyangkut Izin Lingkungan, hasil studi kelayakan ekonomi dan finansial, serta Penguasa atas sebagian atau seluruh lahan. Item-item tersebut menjadi lahan basa bagi oknum tertentu agar memperoleh keuntungan dalam perumus dan menyusun syarat pengusulan kek.

Jika kejadian ini terjadi betapa bobroknya birokrasi yang terbangun di kabupaten Sumbawa. Wajar jika menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, Asman abnur mengatakan terdapat enam penyakit birokrasi dari pemerintah pusat hingga pemerintah di daerah, mulai dari banyak belanja internal dari pada belanja publik, tingkat korupsi yang semakin tinggi, pembangunan secara serampangan copy paste dari tahun sebelumnya sehingga tidak fokus pada out come, kualitas sumberdaya ASN, penyusunan struktur organisasi yang tidak sesuai kebutuhan, kualitas pelayanan publik belum memiliki harapan publik (beritasatu.com).

Penataan birokrasi pada era Pemerintahan akan datang

Walaupun nafas pemerintahan Husni-Mo tinggal beberapa bulan dan akan dilanjutkan oleh pemerintah yang baru Maka penting melakukan perubahan terhadap cara kerja birokrasi guna menuju good government.

Ada beberapa strategi yang layak diterapkan dalam rangka menata birokrasi di kabupaten yang terkenal dengan selogan sablon sama Lewa ini, mulai dari:

  1. Manajemen perubahan, bertujuan secara sistematis dan konsistensi dari sistem dan mekanisme kerja organisasi, pola pikir serta budaya kerja individu atau unit kerja didalamnya menjadi lebih baik.  Sehingga dapat terciptanya komitmen dari seluruh elemen untuk melaksanakan perubahan terhadap birokrasi, sehingga dapat menimbulkan terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja
  2. penataan dan penguatan organisasi ditujukan untuk mengatasi masalah yang paling sering muncul dari pemerintah daerah. Tujuan utama dari program ini adalah untuk meningkatkan efesiensi organisasi pemerintah daerah secara proporsional dan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing sehingga organisasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran.
  3. Penataan sistem manajemen SDM aparatur. Program ini diharapkan dapat menciptakan SDM yang profesional dan berkompetensi dengan dukungan rekrutmen dan promosi aparatur yang berbasis kompetensi dan transparan. Program ini dapat dilaksanakan kegiatan perbaikan sistem rekrutmen, analisis jabatan, evaluasi jabatan, penyusunan standar kompetensi, assesmen individu dan sistem penilaian kinerja.
  4. Penguatan pengawasan. Dengan adanya program ini memungkinkan terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek KKN pada seluruh instansi pemerintah. Target yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara dan menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pemerintah daerah.

5.Penguatan akuntabilitas kinerja. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja dari instansi pemerintah. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah kegiatan penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, pengembangan sistem manajemen kinerja dan penyusunan indikator kinerja utama (IKU).

  1. Peningkatan kualitas pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dari masing-masing instasi pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Kegiatan yang dapat mendukung program tersebut adalah dengan menetapkan Standar Pelayanan, Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat.
  2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan. Program ini ditujukan untuk menjamin agar pelaksanaan reformasi birokrasi dijalankan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan target yang telah ditetapkan dalam roadmap masing-masing kementerian, lembaga dan pemerintah daerah.

Dari ketujuh agenda tersebut menjadi program yang sangat layak untuk dikerjakan oleh pemerintah sekarang maupun pemerintahan yang akan datang. Mengingat agenda itu menjadi kebutuhan mendesak untuk menata birokrasi yang lebih baik.(Herman)

Leave A Reply

Your email address will not be published.