Sinergi Pemerintah dan Industri Menuju Perikanan Tuna Lestari
3rd Bali Tuna Conference - Indonesia's Tuna Sector and International Supply Chains Are Benefiting From Heightened Levels of Government-Industry Synergies Bali, 31 Mei - 1 Juni 2018.
Rencana pengelolaan tuna nasional tersebut bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan perikanan tuna yang lestari untuk kesejahteraan masyarakat perikanan. Selain itu juga mendukung terwujudnya kedaulatan pangan nasional, pasokan protein ikan secara berkelanjutan dan peningkatan pendapatan nelayan serta penyediaan kesempatan kerja di atas kapal perikanan dan unit pengolahan ikan termasuk industri pendukung lainnya yang merupakan cita-cita nasional pemerintah Indonesia sebagai poros maritim dunia dan laut sebagai masa depan bangsa.
Sementara itu, hasil dari Konferensi Bali Tuna ke-2 yaitu Pemerintah Indonesia telah mengidentifikasi prioritas pengelolaan perikanan tuna yang berfokus pada data produksi tuna. Selain itu juga meningkatkan sistem registrasi kapal tuna khususnya untuk perairan kepulauan, pengembangan dan implementasi sistem pemantauan elektronik dan sistem pelaporan untuk mengatasi masalah ketertelusuran tuna dan pengembangan peraturan terkait manajemen tuna.
Lebih lanjut Zulficar menjelaskan, kegiatan internasional ini merupakan langkah nyata pemerintah untuk bersinergi dengan industri perikanan menjaga habitat tuna. Kebijakan dan program strategis telah diluncurkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mencapai pengelolaan perikanan tuna yang berkelanjutan yang akan memberi manfaat dan meningkatkan perekonomian komunitas perikanan tuna.
Forum ini juga mendapatkan dukungan dari Asosiasi Pole & Line dan Handline Indonesia (AP2HI) serta International Pole and Line Foundation (IPNLF). Untuk memperkuat daya saing pasar tuna Indonesia di dunia internasional, kita mendorong industri perikanan tuna agar mendapatkan sertifikat dari Marine Stewardship Council (Dewan Pengawasan Kelautan). Selain meningkatkan daya saing, manfaat dari sertifikat ini termasuk keberlanjutan perikanan, keamanan pasar, harga premium produk tuna, peningkatan reputasi dan peluang positif lainnya, papar Zulficar.
Dalam kesempatan ini pula, diluncurkan Interim Harvest Strategy Framework, sertifikat Marine Stewardship Council dan joint commitment antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan IPNLF. Pembeli produk tuna di kancah internasional yang tergabung dalam IPNLF ini akan membeli produk tuna dengan harga premium, yaitu Anova Food, Fish Tales, Followfish, Frinsa del Noroeste, Green World Company, Migros Group, MMP International, Sainsburys, Salica, Sea Delight Europe, SL, Tri Marine, Tuna Solutions dan World Wise Foods. Skema kerja sama dengan MSC dan asosiasi perikanan tuna yang didukung oleh IPNLF ini tidak dipungut biaya sama sekali untuk mendapatkan sertifikat tersebut.
“Pemerintah membangun skema kerja sama dengan MSC dan asosiasi perikanan tuna yang didukung oleh IPNLF. Sehingga tidak ada biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan sertifikat tersebut. Semuanya gratis, ungkap Zulficar.
Zulficar meminta kepada para pengusaha agar penangkapan tuna harus memperhatikan sustainability untuk keberlanjutan sumberdaya tuna, traceability untuk mencegah IUU fishing, dan accountability dimana pemanfaatan tuna harus sesuai dengan prinsip pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab. Dengan memperhatikan hal tersebut, dunia dapat melihat komitmen Indonesia dalam pengelolaan perikanan tuna yang berkelanjutan.(Red/Dar/Vidi)
