abdul rasyid

Catatan Kritis atas Resiko Pembungkaman Kebebasan Berpendapat dan Kesewenang-wenangan Aparat Penegak Hukum   Oleh: Abdul Rasyid 02 Januari 2026, Indonesia resmi memberlakukan UU (Undang-Undang) Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Pemerintah menyebutnya sebagai tonggak sejarah dekolonisasi hukum pidana, menggantikan Wetboek van Strafrecht warisan kolonial Belanda. Namun di balik narasi nasionalisme hukum KUHP […]

JAKARTA, Harnasnews – Memasuki usianya yang ke-79 tahun, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan salah satu institusi yang paling berpengaruh dalam kehidupan sosial dan politik di Indonesia. Sekjen Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) Abdul Rasyid, mengungkapkan, Polri memiliki peran strategis sebagai penegak hukum, pelindung dan pengayom masyarakat, Polri membutuhkan kepercayaan publik, […]

JAKARTA, Harnasnews – Sekretaris jenderal Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) Indonesia, Abdul Rasyid mengatakan, Indonesia perlu memiliki sebuah konsep dan metode pencegahan korupsi secara maksimal, sistematis dan terstruktur. Hal tersebut dikatakan Rasyid menyikapi maraknya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan tindak pidana korupsi yang belakangan ini semakin […]

JAKARTA,  Harnasnews – Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) Indonesia mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar segera mendalami aliran dana dari sejumlah pihak. Hal tersebut menyusul dengan beredarnya surat dakwaan dalam kasus suap yang menjerat Wali Kota Bekasi non aktif, Rahmat Effendi (Pepen) yang saat ini tengah bergulir di Pengadilan Tipikor Bandung. Sekjen DPP LPKAN […]