Browsing Tag

MK

MK: Majelis Hakim Pertimbangkan Berkas “Amicus Curiae” yang Diterima

JAKARTA, Harnasnews – Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono mengatakan Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh berkas Sahabat Pengadilan alias amicus curiae terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang diterima. Pasalnya, kata dia, semua berkas sahabat pengadilan tersebut akan dibaca bersamaan dengan pencermatan berbagai alat bukti pada masing-masing perkara dari semua pihak. “Seperti apa […]

MK Segera Bahas Kepastian Keterlibatan Arsul Sani di Sengketa Pemilu

PADANG, Harnasnews – Mahkamah Konstitusi (MK) RI segera membahas kepastian keterlibatan Hakim Arsul Sani di dalam perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. “Ini bagian dari yang akan dibicarakan bersama dengan para hakim,” kata Ketua MK Suhartoyo di Padang, Jumat. Hal tersebut disampaikan Hakim Suhartoyo menanggapi masukan eks Ketua Majelis Kehormatan […]

MK Kabulkan Gugatan Perludem Soal Ambang Batas Parlemen

JAKARTA, Harnasnews – Direktur eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Agustyati mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan parliamentary threshold (PT) atau ambang batas parlemen 4 persen suara sah nasional yang diatur UU 7 tahun 2017 diubah sebelum pelaksanaan Pemilu 2029. “Kami mengapresiasi putusan MK ini. Pasal 414 (1) UU 7/2017 menyebutkan penerapan […]

Marwah Konstitusi Tercoreng Oleh Ipar Jokowi

JAKARTA, Harnasnews – Center for Public Policy Studies (CPPS) Indonesia menilai, untuk sekian kalinya, Mahkamah Konstitusi (MK) secara sadar mencoreng marwahnya tanpa malu. Integritasnya tergadai. Tak lagi bisa diharapkan sebagai benteng penegak konstitusi yang jernih, berkadilan untuk rakyat dan negeri. “Dan kali ini, terjadi lagi pencorengan itu. Yaitu, sebuah putusan yang secara substansial mengabulkan gugatan […]

MK Tolak Uji Materi UU Pemilu Terkait Rekrutmen Anggota KPUD

JAKARTA, Harnasnews – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terkait rekrutmen calon anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Amar putusan. Mengadili: Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang pengucapan putusan yang dipantau […]

Bawaslu RI Siap Kawal Pelaksanaan Putusan MK Terkait Sistem Pemilu

JAKARTA, Harnasnews – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menyatakan siap mengawal pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang memutuskan sistem pemilu proporsional terbuka tetap berlaku. “Bawaslu menghargai putusan MK yang esensinya mengawal proses demokrasi dan akan mengawal putusan MK tersebut,” ujar anggota Bawaslu RI […]

Kapolda DIY: Kasus Briptu MK Sudah Dilimpahkan ke Kejaksaan

YOGYAKARTA, Harnasnews – Kapolda DIY Irjen Pol Suwondo Nainggolan memastikan berkas kasus tewasnya seorang warga akibat tertembak senjata api polisi di Padukuhan Wuni, Nglindur, Gunungkidul dengan tersangka Briptu MK sudah dilimpahkan ke kejaksaan. “Berkas sudah dilimpahkan ke kejaksaan,” kata Suwondo di Yogyakarta, Jumat. Setelah berkas perkara diproses di kejaksaan, ia meyakini kasus itu tidak lama lagi […]

Muhaimin Minta MK Investigasi Kebocoran Putusan MK Soal Sistem Pemilu

JAKARTA, Harnasnews – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar meminta Mahkamah Konstitusi (MK) segera melakukan investigasi dan mengusut tuntas kebocoran informasi terkait putusan MK yang akan menerapkan kembali sistem proporsional tertutup pada Pemilu 2024. “Marwah dan integritas MK harus dijaga karena posisi MK krusial dalam menyelesaikan sengketa pilpres. Kalau ada kesan MK […]

MK Bakal Lakukan Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua

JAKARTA, Harnasnews – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK dalam perkara nomor 96/PUU-XVIII/2020. MK menyatakan, Pasal 87 huruf a UU MK terkait jabatan ketua dan wakil ketua MK bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan tidak mempunyai […]

MK Putuskan Pejabat Gubernur/Bupati/dan Wali Kota Tidak Boleh dari TNI/Polri

JAKARTA, Harnasnews – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan pemohon Dewi Nadya Marani dkk soal judicial review UU Pilkada. Namun demikian, MK memberikan syarat soal siapa saja yang bisa menjadi penjabat gubernur/bupati/wali kota dalam masa transisi 2022/2023 menuju Pilkada Serentak 2024. “Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya,” demikian bunyi putusan MK yang dikutip dari websitenya, Kamis […]